PSPK – 17 Juni 2026 | Di sebuah acara diskusi yang berlangsung di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam, 15 Juni, mahasiswa berhasil mengusir tiga pejabat negara, yaitu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kondisi ekonomi politik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat miskin.
Dalam momen tersebut, Budiman Sudjatmiko bahkan dicap sebagai pengkhianat reformasi oleh mahasiswa. Mereka menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menghamburkan anggaran, seperti dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mahasiswa juga mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap Presiden Prabowo Subianto, dengan menyebut SPPG sebagai singkatan dari Satuan Penjilat Prabowo-Gibran.
Aksi mahasiswa ini bukan hanya sekadar protes biasa, tetapi juga merupakan tanggapan atas kebijakan yang mereka anggap merugikan. Banyak pihak menyatakan bahwa tindakan mahasiswa tersebut sah, mengingat pemerintah terkesan tidak melibatkan mereka sebagai narasumber dalam diskusi yang seharusnya melibatkan suara mahasiswa.
Menanggapi insiden tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menolak jika mahasiswa harus dituntut atas tindakan mereka. Dalam sebuah wawancara, Qodari menekankan pentingnya dialog dalam demokrasi. “Dialog wajib dikedepankan. Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya,” ujarnya.
Qodari juga mengomentari anggapan bahwa mahasiswa merasa capek dengan diskusi dan ingin menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG. Dia menyatakan bahwa reaksi tersebut lebih merupakan ekspresi amarah ketimbang tuntutan yang rasional. “Program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas Prabowo. Tidak bisa mahasiswa meminta langsung untuk menghentikannya,” tegas Qodari.
Lebih lanjut, Qodari membagi ketidaksetujuan mahasiswa menjadi dua kategori: ketidaksetujuan yang bersifat politik dan yang bersifat tenokratis. Dia menegaskan bahwa untuk yang bersifat politik, tidak ada ruang untuk negosiasi. “Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” tambahnya.
Insiden ini mendapatkan berbagai respons dari publik. Banyak yang menganggap bahwa tindakan mahasiswa tersebut mencerminkan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintah yang tidak mendengarkan suara rakyat. Protes ini menunjukkan bahwa mahasiswa berperan sebagai pengawas kebijakan publik, mengingat posisi mereka sebagai generasi penerus bangsa.
Melihat dinamika yang terjadi, aksi mahasiswa UGM ini mencerminkan sebuah kenyataan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mahasiswa Usir Menteri dan Wamen dari UGM, Qodari Menolak Dituntut adalah sebuah sinyal bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya mahasiswa, harus ditingkatkan. Pemerintah harus lebih peka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat luas agar tercipta sebuah dialog yang konstruktif dan berkelanjutan.
