PSPK – 30 Maret 2026 | Jakarta, 30 Maret 2026 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjadi sorotan utama setelah serangkaian pernyataan penting dari Menteri Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwanegara, serta tenaga ahli ESDM yang menyoroti prioritas alokasi gas untuk industri pupuk. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, yang menekankan pentingnya hilirisasi mineral bersamaan dengan percepatan transisi energi.
Arah Presiden: Hilirisasi dan Transisi Energi Beriringan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus naik ke rantai nilai yang lebih tinggi melalui industrialisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa mineral kritis harus dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan nilai tambah dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Ia juga menambahkan, “Kita harus memperbesar pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari energi surya, panas bumi, hingga bioenergi, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.”
Menteri ESDM Bahlil: Integrasi Kebijakan untuk Kedaulatan Energi
Menanggapi arahan Presiden, Menteri Bahlil menegaskan kesiapan Kementerian ESDM dalam mengawal pelaksanaan kebijakan secara terintegrasi. “Arahan Presiden memberikan penegasan kuat bahwa hilirisasi mineral dan transisi energi harus berjalan beriringan. Kami akan memastikan seluruh kebijakan di sektor ESDM diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa percepatan pengembangan energi baru terbarukan akan difokuskan pada optimalisasi potensi domestik, termasuk energi surya, panas bumi, dan bioenergi. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional untuk transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih.
Menhub Dudy: Keamanan BBM Tetap Terjaga di Tengah Gejolak Global
Di sektor transportasi, Menteri Perhubungan Dudy Purwanegara menyatakan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman meski terjadi konflik di Timur Tengah. “Sejauh ini sesuai dengan penjelasan dari perwakilan Staf Ahli Menteri ESDM, semua hal yang terkait dengan BBM aman. Jadi kami harus mempercayai itu dan melaksanakan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya,” kata Dudy.
Ia menambahkan bahwa belum ada kebijakan khusus terkait kenaikan harga minyak, namun pemerintah siap menyesuaikan Tarif Batas Atas (TBA) tiket penerbangan bila avtur naik, menunggu keputusan resmi dari Kementerian ESDM.
Prioritas Gas Bumi untuk Industri Pupuk
Tenaga Ahli Menteri ESDM, Satya Hangga Yudha Widya Putra, menegaskan bahwa industri pupuk menjadi sektor prioritas dalam alokasi gas bumi nasional, sesuai Permen ESDM No. 6/2016 dan arahan Astacita No. 2. “Gas dalam produksi pupuk tidak memiliki alternatif substitusi. Pemerintah berupaya memberikan harga khusus gas bumi tertentu (HGBT) kepada sektor prioritas, termasuk penyesuaian biaya angkut,” ujarnya saat kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang Cikampek, Jawa Barat.
Hangga menambahkan bahwa stabilitas pasokan gas menjadi kunci menjaga harga pupuk subsidi tetap terjangkau bagi petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Masalah Tambang Emas Ilegal di NTB Masih Mengganjal
Sementara itu, Dinas ESDM NTB melaporkan bahwa tambang emas ilegal di Bukit Lendak Bare, Sekotong, Lombok Barat, yang sempat disegel KPK pada Oktober 2024, kembali aktif. Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin, menyatakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Dinas Lingkungan Hidup sedang dilakukan untuk mengawasi kembali area tersebut. Aktivitas penambangan liar ini berpotensi merusak lingkungan dan mengancam proses hukum yang sedang berjalan.
Tarif Listrik Tetap untuk Kuartal II 2026
Kementerian ESDM melalui Plt. Dirjen Ketenagalistrikan, Tri Winarno, mengumumkan bahwa tarif listrik untuk periode April‑Juni 2026 tidak mengalami kenaikan. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan parameter ekonomi makro seperti nilai tukar, harga minyak mentah, inflasi, dan harga batubara. Berikut daftar tarif yang tetap berlaku:
- Golongan R‑1/TR 900 VA: Rp 1.352,00/kWh
- Golongan R‑1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70/kWh
- Golongan R‑1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70/kWh
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien demi mendukung ketahanan energi nasional.
Secara keseluruhan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan koordinasinya dengan kementerian terkait menunjukkan upaya terpadu dalam menyeimbangkan hilirisasi mineral, transisi energi, keamanan BBM, serta stabilitas harga pupuk. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan energi, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika geopolitik dan tantangan lingkungan.
