PSPK – 17 Maret 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 16 Maret 2026, mengeluarkan putusan nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak lagi relevan dan secara kondisional inkonstitusional. Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa UU tersebut harus diganti dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan, bila tidak maka tidak akan memiliki kekuatan hukum mengikat.
Putusan MK didasarkan pada fakta bahwa struktur lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah berubah secara signifikan setelah amandemen konstitusi. UU 12/1980 masih mengacu pada pembagian lama antara lembaga tertinggi (MPR dan DPA) dan lembaga tinggi (DPR, BPK, MA), sedangkan konstitusi yang berlaku kini mengakui delapan lembaga negara: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Karena itu, hak keuangan bagi DPD, MK, dan KY tidak termuat, sementara DPA yang sudah dicabut tetap tercantum dalam UU lama.
Alasan Utama MK Menyatakan UU Tidak Relevan
- Struktur lembaga negara yang diatur dalam UU 12/1980 tidak mencerminkan realitas pasca‑amandemen.
- Tap MPR Nomor III/MPR/1978, yang menjadi dasar pembentukan UU tersebut, telah dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003.
- Ketidaksesuaian tersebut melanggar hak konstitusional warga atas kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Poin Penting yang Disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra
- Pengaturan besaran pensiun dan mekanismenya harus berlandaskan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, serta mempertimbangkan kondisi sosial‑ekonomi masyarakat.
- Undang‑undang baru harus menyesuaikan substansi dengan karakter lembaga yang bersangkutan, membedakan antara pejabat hasil pemilihan (elected officials), pejabat hasil seleksi kompetensi (selected officials), dan pejabat yang diangkat (appointed officials) seperti menteri.
- Perlindungan independensi lembaga negara menjadi prioritas; pejabat strategis harus terhindar dari tekanan yang dapat merusak integritasnya.
- Model alternatif “uang kehormatan” yang dibayarkan sekali setelah masa jabatan berakhir dapat dipertimbangkan sebagai pengganti pensiun seumur hidup.
- Penyusunan undang‑undang baru harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna, termasuk kelompok masyarakat yang peduli pada keuangan negara.
Petisi yang diajukan oleh dua dosen hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Ahmad Sadzali dan Anang Zubaidy, bersama lima mahasiswa, menyoroti bahwa dana pensiun DPR yang bersifat seumur hidup mengalihkan anggaran publik dari kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Mereka berargumen bahwa pajak rakyat seharusnya tidak dipakai untuk tunjangan pensiun yang dianggap tidak proporsional.
Dalam praktiknya, UU 12/1980 menetapkan pensiun anggota DPR minimal 6 persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun, bergantung pada lama masa jabatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 75/2000, pensiun DPR dengan dua periode mencapai Rp 3.639.540, satu periode Rp 2.935.704, dan masa jabatan singkat di bawah enam bulan hanya Rp 401.894. Putusan MK menyatakan bahwa hak pensiun tersebut akan tetap berlaku hanya sampai undang‑undang pengganti selesai disahkan; bila tidak, hak pensiun akan kehilangan dasar hukum.
DPR sendiri telah melakukan penyesuaian tunjangan pada 5 September 2026 sebagai respons terhadap sorotan publik, namun perubahan itu belum mengubah ketentuan pensiun yang diatur dalam UU 12/1980. MK menegaskan bahwa tanpa legislasi baru, pembayaran pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR dan pejabat lembaga tinggi negara lain akan berakhir, menimbulkan potensi kerugian finansial bagi para pensiunan.
Jika pemerintah dan DPR tidak menyelesaikan penyusunan undang‑undang baru dalam batas waktu dua tahun, konsekuensinya adalah: (a) UU 12/1980 tidak lagi memiliki kekuatan hukum; (b) hak keuangan, termasuk pensiun, tidak lagi dapat dituntut di pengadilan; (c) anggaran negara dapat dialokasikan ulang ke sektor‑sektor produktif sesuai prioritas pembangunan.
Dengan tekanan politik dan sosial yang semakin kuat, proses revisi diperkirakan akan melibatkan diskusi intens antara kementerian keuangan, lembaga legislatif, serta perwakilan masyarakat sipil. Fokus utama akan tetap pada pencapaian keseimbangan antara keadilan bagi pejabat negara dan kepentingan publik dalam penggunaan dana negara.
Secara keseluruhan, putusan MK menandai langkah penting dalam upaya menyesuaikan kerangka hukum hak keuangan pejabat negara dengan realitas konstitusional pasca‑amandemen. Keberhasilan revisi undang‑undang dalam jangka waktu yang ditentukan akan menjadi tolok ukur komitmen Indonesia terhadap prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional seluruh warga.
