PSPK – 14 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menegaskan bahwa mayoritas warga Indonesia masih menilai negara mereka berada dalam koridor demokrasi, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran yang signifikan terkait potensi ancaman serangan dari negara lain. Hasil survei ini muncul bersamaan dengan temuan serupa dari survei internasional yang mengindikasikan rasa khawatir publik dunia terhadap konflik geopolitik yang semakin intens.
Data Kunci Survei LSI
Survei LSI yang dirilis pada 13 April 2026 melibatkan lebih dari 1.200 responden di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ini beberapa temuan penting:
- 73,9 % responden menilai Indonesia sebagai negara demokratis; 12,3 % menganggapnya sangat demokratis, sementara 61,6 % menilai cukup demokratis.
- Secara terpisah, 68 % responden mengaku khawatir akan kemungkinan serangan militer atau siber dari negara asing.
- 57 % menyatakan perasaan tertekan karena ketidakpastian keamanan regional, dan 54 % merasa marah terhadap kebijakan luar negeri yang dianggap lemah.
Perbandingan dengan Survei Internasional
Survei yang dilakukan oleh YouGov bersama CBS News pada 12 April 2026 menunjukkan bahwa 68 % warga Amerika Serikat khawatir tentang konflik antara AS dan Iran. Meskipun konteks geografis berbeda, pola kecemasan publik menunjukkan tren global: ketegangan internasional meningkatkan rasa tidak aman di kalangan warga negara.
| Negara | Kekhawatiran Terhadap Konflik Luar Negeri | Persentase Responden |
|---|---|---|
| Indonesia (LSI) | Serangan militer atau siber | 68 % |
| Amerika Serikat (YouGov) | Konflik AS‑Iran | 68 % |
Data tersebut menegaskan bahwa rasa khawatir terhadap ancaman eksternal tidak terbatas pada satu negara, melainkan mencerminkan dinamika geopolitik yang memengaruhi persepsi publik secara luas.
Penyebab Kekhawatiran Publik
Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai pemicu utama kekhawatiran warga Indonesia meliputi:
- Ketegangan di kawasan Asia‑Pasifik: Perselisihan di Selat Laut China, sengketa di Laut Natuna, serta peningkatan aktivitas militer di sekitar wilayah Indonesia menimbulkan persepsi ancaman.
- Serangan siber: Kasus peretasan infrastruktur kritis dan penyebaran disinformasi menambah rasa tidak aman di kalangan netizen.
- Kebijakan luar negeri yang dinilai pasif: Sebagian responden menilai pemerintah belum memberikan penjelasan yang memadai tentang strategi pertahanan nasional.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyatakan, “Meskipun demokrasi Indonesia masih kuat di mata publik, rasa waspada terhadap ancaman eksternal menunjukkan kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan kesiapan pertahanan.”
Respons Pemerintah dan Langkah Ke Depan
Pemerintah menanggapi temuan survei dengan menegaskan komitmen memperkuat pertahanan siber dan meningkatkan kerja sama militer regional. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menambahkan bahwa program modernisasi alutsista dan latihan gabungan dengan negara sahabat akan dipercepat dalam dua tahun ke depan.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana meluncurkan kampanye literasi digital untuk mengurangi dampak disinformasi yang dapat memperburuk persepsi ancaman.
Implikasi Politik dan Sosial
Kekhawatiran publik terhadap ancaman luar negeri dapat memengaruhi dinamika politik domestik. Sejumlah analis memperkirakan bahwa isu keamanan dapat menjadi agenda utama dalam pemilihan legislatif mendatang, terutama bila partai politik mengusung kebijakan pertahanan yang lebih tegas.
Di sisi lain, rasa khawatir yang tinggi dapat memicu pergeseran opini publik terhadap kebijakan luar negeri yang lebih pro‑aktif, sekaligus meningkatkan dukungan terhadap upaya diplomasi multilateral.
Secara keseluruhan, survei LSI mengungkap bahwa demokrasi Indonesia tetap menjadi landasan utama kepercayaan publik, namun rasa waspada terhadap potensi serangan asing menuntut kebijakan yang lebih transparan, komunikatif, dan siap menghadapi tantangan keamanan modern.
