PSPK – 10 Maret 2026 | Jakarta – Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri mengumumkan bahwa mereka berhasil membongkar jaringan sindikat pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang beroperasi lintas provinsi. Operasi yang berlangsung pada 9 Maret 2026 ini menghasilkan penyitaan hampir 20.000 lembar dokumen palsu serta 20 unit mobil roda empat yang diduga merupakan kendaraan bodong.
Skala Penangkapan dan Penyitaan
Enam tersangka—empat orang di Jawa Tengah dan dua orang di Kalimantan Selatan—ditangkap setelah penyelidikan mengungkap peran mereka sebagai pembuat, penjual, hingga pemasar dokumen palsu. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi:
- ≈20.000 lembar STNK palsu
- ≈20.000 lembar BPKB palsu
- 20 unit mobil bekas yang diduga tidak memiliki dokumen asli
Modus Operandi Sindikat
Sindikat membeli kendaraan bermasalah yang berada dalam status kredit macet atau leasing terhenti. Setelah itu, mereka memproduksi STNK dan BPKB palsu untuk menjual kembali kendaraan tersebut melalui platform digital seperti Facebook dan WhatsApp. Menurut Brigjen Wibowo, Dirregident Korlantas Polri, jaringan ini mampu meraup keuntungan hingga Rp100 juta per bulan.
Beberapa pelaku juga diduga bekerja sama dengan oknum debt collector yang mengambil kendaraan nasabah bermasalah, tidak menyerahkannya kembali kepada perusahaan leasing, melainkan menjualnya dengan dokumen palsu.
Peringatan dan Tips Memeriksa Keaslian Dokumen
Brigjen Wibowo menekankan pentingnya masyarakat untuk memverifikasi keaslian STNK dan BPKB sebelum melakukan transaksi pembelian kendaraan bekas. Berikut beberapa langkah yang disarankan:
- Periksa hologram BPKB; pada dokumen asli hologram berwarna abu-abu dan tidak berubah warna saat diterawang, sedangkan pada dokumen palsu biasanya berubah menjadi kekuningan.
- Rasakan ketebalan kertas; dokumen asli lebih tebal dan berkualitas, sementara yang palsu cenderung tipis dan cetakannya buram.
- Scan barcode yang tertera pada STNK dan BPKB melalui aplikasi resmi Samsat atau layanan kepolisian daring; data harus terhubung dengan sistem kepolisian.
- Sentuh lambang Polri pada dokumen; pada dokumen asli lambang terasa timbul dan dapat terlihat jelas di bawah sinar ultraviolet.
- Konsultasikan ke kantor Samsat terdekat atau gunakan layanan cek dokumen resmi yang disediakan Korlantas Polri.
Aspek Hukum
Para pelaku pemalsuan dapat dijerat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda yang signifikan. “Pemalsuan dokumen kendaraan bukan sekadar pelanggaran administratif; ini adalah kejahatan yang merugikan konsumen secara material dan menimbulkan risiko hukum bagi pemilik kendaraan,” ujar Wibowo.
Dampak bagi Konsumen dan Industri Otomotif
Kasus ini menambah kekhawatiran publik terkait keamanan transaksi mobil bekas di pasar informal. Penipuan dokumen tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menjerat pembeli dalam masalah hukum, seperti tilang atau penyitaan kendaraan oleh pihak berwenang.
Polri menegaskan komitmen untuk terus memantau peredaran dokumen kendaraan palsu dan bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Samsat, serta platform e-commerce yang menjadi jalur pemasaran utama.
Warga diimbau untuk tetap waspada, melakukan verifikasi menyeluruh, dan melaporkan temuan dokumen yang diragukan kepada unit kepolisian terdekat. Upaya kolektif diharapkan dapat memutus jaringan kriminal ini dan melindungi konsumen dari kerugian lebih lanjut.
