PSPK – 01 Juli 2026 | Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dan Dituduh Punya Banyak Duit setelah pengadilan memutuskan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu bersalah dalam kasus korupsi senilai triliunan rupiah. Vonis tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa, 30 Juni 2026.
Dalam sidang yang dihadiri oleh banyak pendukungnya, Nadiem terlihat emosional. Putusan ini merupakan hasil dari penyelidikan atas pengadaan perangkat teknologi seperti Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama periode 2019 hingga 2022. “Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,” ucap Hakim Ketua.
Rincian Vonis dan Denda
Selain hukuman penjara selama sepuluh tahun, Nadiem juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, ia harus menjalani hukuman tambahan selama 190 hari. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa Nadiem wajib membayar uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar, yang jika tidak dapat dibayar, akan berujung pada tambahan hukuman selama lima tahun penjara.
Uang pengganti tersebut merupakan hasil dari penerimaan yang diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), yang terkait dengan investasi besar dari Google. Menurut Hakim, tindakan Nadiem telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun melalui pengadaan yang tidak sesuai dengan rencana dan prinsip pengadaan yang berlaku.
Kenaikan Harta yang Mencurigakan
Majelis Hakim juga memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki peningkatan harta kekayaan Nadiem yang mencapai Rp4,87 triliun. Peningkatan ini menjadi fokus setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencurigai bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana pencucian uang. “Permohonan uang pengganti sebesar Rp4,87 triliun tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo,” tegas Hakim Eryusman, anggota majelis hakim.
Dalam tuntutan JPU, mereka meminta agar Nadiem dihukum dengan uang pengganti total sebesar Rp5,67 triliun, mencakup Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun. Namun, tuntutan tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Hakim.
Tanggapan Nadiem Makarim
Setelah putusan dibacakan, Nadiem mengungkapkan kekecewaannya dan menyatakan akan mengajukan banding. Ia mengklaim tidak memiliki dana sebesar Rp809,59 miliar yang dituduhkan kepadanya. “Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apa pun,” tuturnya dengan nada emosional.
Nadiem juga menegaskan bahwa uang yang disangkakan kepadanya tidak pernah masuk ke rekening pribadi, melainkan merupakan milik PT AKAB. “Saya ditanggung beban untuk membayar balik itu, padahal dana tersebut tidak pernah menyentuh rekening saya,” jelasnya.
Implikasi Kasus Ini
Kasus Nadiem Makarim ini menyoroti masalah korupsi yang masih menjadi sorotan di Indonesia, terutama dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Keputusan hakim yang menjatuhkan vonis lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa juga menimbulkan berbagai reaksi dari publik dan pengamat hukum.
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dan Dituduh Punya Banyak Duit menjadi peringatan bagi para pejabat publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka. Masyarakat berharap bahwa langkah-langkah tegas akan diambil untuk menanggulangi praktik korupsi agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.
