PSPK – 16 Juni 2026 | Imbas Efisiensi, BGN Kini Loyo, Tak Lagi Ugal-ugalan Bangun Dapur menjadi headline utama sejak Nanik S Deyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 8 Juni 2026. Keputusan mendadak untuk menahan laju pembangunan dapur proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai pergeseran kebijakan yang dipicu oleh pengetatan anggaran negara.

Strategi Pendanaan Baru

Dalam pertemuan di Istana Negara, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak akan lagi bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami akan mengincar dana asing, CSR BUMN, serta hibah luar negeri untuk mendukung dapur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” ujarnya. Pendekatan ini diharapkan menambah sumber daya tanpa menambah beban fiskal, sekaligus mempercepat penyediaan layanan gizi di daerah yang belum terjangkau investor swasta.

Pengetatan Operasional Dapur

Setelah Imbas Efisiensi, BGN Kini Loyo, Tak Lagi Ugal-ugalan Bangun Dapur, sehingga proses pembukaan titik dapur baru dihentikan sementara. Saat ini tercatat ada 27.877 titik dapur operasional yang sedang dievaluasi kembali. Evaluasi mencakup penyesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing‑masing wilayah, serta pemetaan kebutuhan yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Refocusing Penerima Manfaat

BGN menargetkan penurunan angka penerima manfaat dari sekitar 63 juta orang, dengan menyeleksi kelompok yang benar‑benar membutuhkan intervensi gizi. “Sekolah‑sekolah kaya tidak perlu prioritas, fokus kami pada anak‑anak dan keluarga miskin yang belum mendapat layanan gizi yang memadai,” jelas Nanik.

Kontroversi dan Tindak Lanjut

Sebelum kebijakan ini, Nanik S Deyang dikenal sebagai pejabat yang pernah menangis setelah terjadi keracunan massal pada anak‑anak sekolah, serta sempat mendapat sorotan karena dugaan pelanggaran aturan kepemilikan dapur di Sulawesi Selatan yang melibatkan politisi Gerindra. Namun, langkah refocusing ini dianggap sebagai upaya memperbaiki citra dan menegakkan akuntabilitas BGN.

Langkah Selanjutnya

Pengajuan proposal kerjasama dengan BUMN untuk program CSR dapur MBG.
Negosiasi dengan donor internasional untuk hibah gizi.
Pemetaan ulang wilayah 3T yang belum terlayani secara optimal.
Pengurangan titik dapur yang kurang efisien dan penambahan di daerah yang paling membutuhkan.

Kesimpulan

Dengan Imbas Efisiensi, BGN Kini Loyo, Tak Lagi Ugal-ugalan Bangun Dapur, fokus baru BGN menitikberatkan pada sumber pendanaan alternatif dan penataan ulang jaringan dapur MBG. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi gizi, mengurangi beban APBN, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan gizi masyarakat, terutama di wilayah 3T yang selama ini terpinggirkan.