PSPK – 04 Agustus 2026 | Dalam sebuah langkah yang menuai perhatian publik, seorang pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak memperhatikan pengarahan dari atasannya, Kepala BGN Sudaryono, telah diputuskan untuk dimutasi ke Sulawesi Selatan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk sanksi disiplin bagi pegawai yang kedapatan bermain ponsel saat pengarahan berlangsung. Insiden ini terjadi dalam pertemuan daring yang diadakan via Zoom pada Jumat (31/7/2026).
Sudaryono mengungkapkan bahwa awalnya pegawai tersebut diusulkan untuk dipindahkan ke Papua. Namun, setelah melakukan pengecekan lebih mendalam, diketahui bahwa kebutuhan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Papua telah terpenuhi, sehingga tujuan mutasi diganti ke Sulawesi Selatan yang dinilai masih membutuhkan tambahan tenaga SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
“Jadinya kami pindahkan ke Sulawesi Selatan, yang memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memindahkan pegawai yang tidak mematuhi arahan penting tersebut bukan hanya sanksi, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional di daerah lain.
Insiden yang Menuai Reaksi
Insiden yang terjadi ketika Sudaryono memberikan pengarahan nasional secara virtual ini, di mana seorang koordinator wilayah di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, terlihat memegang ponsel, telah menarik perhatian luas di media sosial. Banyak warganet yang mengomentari keputusan untuk memindahkan pegawai tersebut, dengan beberapa menyayangkan bahwa Papua, yang sering konotasikan sebagai tempat ‘buangan’, kembali dipilih dalam konteks ini.
“Saat itu memang saya memberikan Zoom, kemudian di layar ada yang pegang handphone ya, kemudian saya beri teguran, dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua,” jelas Sudaryono. Namun, setelah mengetahui situasi di Papua, keputusan tersebut berubah dan pegawai tersebut akhirnya ‘dibuang’ ke Sulsel.
Reaksi Publik
Keputusan untuk memindahkan pegawai BGN ini tidak hanya mengundang perhatian di dalam instansi pemerintah, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Beberapa warganet mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai stigma yang melekat pada Papua sebagai tempat pembuangan bagi pegawai yang dianggap bermasalah.
“Sangat disayangkan jika Papua terus dipersepsikan sebagai tempat buangan. Seharusnya, setiap pegawai diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa stigma negatif,” tulis seorang netizen di platform media sosial.
Tindakan Pegawai dan Kebijakan Mutasi
Dalam konteks ini, tindakan pegawai yang tidak mematuhi arahan atasan memang patut mendapatkan perhatian. Disiplin dalam organisasi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kinerja dan efektivitas dari instansi pemerintah. Keputusan untuk memindahkan pegawai ini dapat dilihat sebagai langkah untuk menegakkan disiplin dan sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah lain.
Pergeseran pegawai ke Sulsel mungkin juga menjadi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerja dan berkontribusi lebih baik di lokasi baru. Dengan harapan, pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya di BGN maupun instansi pemerintah lainnya untuk lebih fokus dan disiplin dalam menjalankan tugas mereka.
Dengan demikian, insiden ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan serta perlunya disiplin dalam lingkungan kerja. Tak Dengarkan Bos Ngomong, Pegawai BGN ‘Dibuang’ ke Sulsel bukan hanya sebuah kasus, tetapi juga refleksi dari dinamika manajemen sumber daya manusia dalam organisasi pemerintah.
