PSPK – 20 April 2026 | Balikpapan – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Jumat (17/4/2026) memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan semir dan sikat sepatu senilai sekitar Rp 1,5 miliar yang sempat menjadi sorotan publik.
Isu BGN beli semir ini memicu perdebatan luas di media sosial dan kalangan akademis.
Alasan Pengadaan dalam Program SPPI 2025
Pengadaan barang tersebut merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025. SPPI bertujuan menyiapkan peserta sebagai pendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Menurut Dadan, perlengkapan seperti semir dan sikat sepatu diperlukan untuk menjaga penampilan dan kebersihan peserta selama kegiatan lapangan.
Detail Anggaran dan Skema Swakelola
Anggaran pendidikan SPPI dialokasikan dari BGN dan diproses melalui skema swakelola tipe II dengan Universitas Pertahanan sebagai mitra pelaksana. Total nilai pengadaan mencapai Rp 1,52 miliar, terbagi dalam tujuh paket kelengkapan perorangan lapangan.
| Item | Harga per Unit | Jumlah Peserta | Total |
|---|---|---|---|
| Semir Sepatu | Rp 41.470 | 30.299 | Rp 1,256,000,000 |
| Sikat Semir | Rp 10.780 | 30.299 | Rp 326,000,000 |
Dengan perhitungan tersebut, nilai total mendekati angka yang dilaporkan publik. Dadan menegaskan bahwa semua proses pengadaan telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Reaksi Publik dan Penanganan Isu
Isu pembelian semir dan sikat sepatu menimbulkan polemik publik, terutama terkait persepsi pemborosan dana. Dadan menanggapi bahwa fokus utama tetap pada keberhasilan program SPPI dan tidak ada penyimpangan dalam prosedur. Ia menambahkan bahwa setiap paket telah melalui verifikasi teknis dan audit internal.
Kasus FHUI: Hubungan dengan BGN
Di samping kontroversi BGN beli semir, kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang melibatkan dugaan penyalahgunaan dana penelitian juga menjadi sorotan nasional. Meskipun tidak langsung terkait dengan BGN, kedua isu memperlihatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Pemerintah menekankan perlunya audit menyeluruh untuk menghindari praktik serupa di masa mendatang.
Langkah Kedepan
BGN berkomitmen memperkuat mekanisme pengawasan internal serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga mitra. Dadan juga mengusulkan pelatihan tambahan bagi tim pengadaan agar lebih memahami regulasi terbaru. Diharapkan, dengan perbaikan tersebut, program SPPI dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan keraguan publik.
Secara keseluruhan, penjelasan resmi BGN beli semir menegaskan legalitas proses pengadaan dan menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Transparansi yang konsisten diharapkan dapat meredam spekulasi dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
