PSPK – 30 Mei 2026 | Menlu RI Dorong PBB Lebih Representasikan Selatan Global menjadi sorotan utama pada Debat Umum Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa 26 Mei 2026, ketika Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral untuk memberi ruang lebih luas bagi negara‑negara berkembang.
Alasan Reformasi dan Tantangan Veto
Sugiono menyampaikan bahwa struktur Dewan Keamanan saat ini masih didominasi oleh lima anggota tetap yang memiliki hak veto, sehingga suara negara‑negara di Global South sering kali terpinggirkan. “Banyak suara‑suara yang berasal dari umumnya Global South itu tidak terwakili,” ujarnya, menekankan perlunya perubahan struktural agar PBB dapat berfungsi secara adil dan efektif.
Isu‑Isu Global yang Membutuhkan Representasi Lebih Baik
Menurut Menlu RI Dorong PBB Lebih Representasikan Selatan Global, sejumlah isu krusial—seperti perkembangan kecerdasan buatan, perubahan iklim, serta konflik bersenjata—sering kali terhambat oleh kebijakan veto. Ia mencontohkan konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan di Iran dan Selat Hormuz, yang berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi dunia.
Perjuangan Palestina sebagai Ujian PBB
Dalam pidatonya, Sugiono kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina, menyebutnya sebagai tes kredibilitas PBB dalam menegakkan keadilan internasional. “Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tegasnya, menambahkan bahwa peran Dewan Keamanan sangat instrumental dalam proses perdamaian.
Koalisi Negara Berkembang untuk Reformasi
Indonesia tidak bertindak sendirian. Sugiono menyatakan bahwa sejumlah negara berkembang memiliki pandangan serupa, menuntut agar PBB tetap relevan di tengah dinamika global yang terus berubah. Koalisi ini berupaya menggalang dukungan luas, termasuk dari negara‑negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, untuk mengusulkan amandemen yang memperluas keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan serta meninjau kembali mekanisme veto.
Langkah Konkret yang Diusulkan
- Penambahan anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan representasi geografis yang lebih seimbang.
- Revisi prosedur hak veto, termasuk pembatasan penggunaannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- Peningkatan peran badan-badan khusus PBB dalam bidang teknologi, iklim, dan keamanan siber.
- Penguatan mekanisme mediasi untuk konflik bersenjata, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Harapan Indonesia terhadap Masa Depan PBB
Menlu RI Dorong PBB Lebih Representasikan Selatan Global menutup pidatonya dengan harapan bahwa PBB tidak akan kehilangan relevansinya, melainkan menjadi lembaga yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan global. “Kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya. Tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global,” katanya.
Dengan tekanan yang semakin kuat dari negara‑negara berkembang, agenda reformasi PBB tampaknya tidak lagi dapat diabaikan. Jika upaya Indonesia dan sekutunya berhasil, maka representasi Selatan Global dalam kebijakan internasional dapat menjadi realitas yang lebih konkret, memberi ruang bagi suara‑suara yang selama ini terpinggirkan untuk turut menentukan arah masa depan dunia.
Kesimpulannya, seruan “Menlu RI Dorong PBB Lebih Representasikan Selatan Global” bukan sekadar retorika, melainkan panggilan aksi bagi seluruh anggota PBB untuk menata ulang struktur yang ada demi keadilan dan efektivitas yang lebih luas.
