PSPK – 21 Mei 2026 | Peringatan Hari Reformasi, Koalisi Sipil Soroti Ancaman Demokrasi Akibat Menguatnya Militerisme menjadi topik hangat dalam peringatan Hari Reformasi Nasional ke-28. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa Indonesia malah mengalami kemunduran demokrasi. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan bahwa kembalinya unsur-unsur militerisme dan menyempitnya ruang sipil menjadi tanda kemunduran demokrasi yang semakin serius.
Latar Belakang
Reformasi yang terjadi 28 tahun lalu seharusnya menjadi transisi menuju negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga demokrasi. Peringatan Hari Reformasi, Koalisi Sipil Soroti Ancaman Demokrasi Akibat Menguatnya Militerisme menjadi peringatan penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga demokrasi.
Ancaman Demokrasi
Peringatan Hari Reformasi, Koalisi Sipil Soroti Ancaman Demokrasi Akibat Menguatnya Militerisme juga menyoroti ancaman serius terhadap kondisi demokrasi dan ekonomi Indonesia. Kembalinya militerisme dalam ranah sipil terjadi melalui revisi UU TNI, Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, hingga Rancangan Perpres tentang Tugas TNI. Semua aturan itu dikhawatirkan dapat menjadi instrumen politik untuk menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.
Dampak Ekonomi
Peringatan Hari Reformasi, Koalisi Sipil Soroti Ancaman Demokrasi Akibat Menguatnya Militerisme juga membahas tentang dampak ekonomi yang dapat terjadi akibat kemunduran demokrasi. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan bahwa tidak ada negara yang didominasi militer dapat tumbuh sehat secara ekonomi. Investor tidak akan memiliki kepercayaan terhadap negara yang ruang demokrasinya menyempit dan penegakan hukumnya sewenang-wenang.
Kesimpulan dari Peringatan Hari Reformasi, Koalisi Sipil Soroti Ancaman Demokrasi Akibat Menguatnya Militerisme adalah bahwa reformasi di sektor pertahanan dan keamanan harus kembali ditempatkan sebagai agenda mendesak yang tidak bisa ditawar lagi. TNI harus kembali pada fungsi utamanya, yakni sebagai alat pertahanan negara dan tidak masuk ke dalam ranah sipil. Demokrasi yang sehat hanya dapat berdiri apabila militer tunduk pada kontrol sipil yang demokratis, supremasi hukum ditegakkan, serta seluruh cabang kekuasaan negara berjalan secara independen untuk saling mengawasi.
