PSPK – 07 Mei 2026 | Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumatera Selatan (Sumsel) mengapresiasi keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang membatalkan anggaran sewa helikopter tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil setelah menerima kritik dari masyarakat terkait penggunaan helikopter yang dianggap tidak efektif.
Sementara itu, Simon, yang juga hadir dalam pertemuan Gabungan LSM, mengatakan bahwa kebijakan penggunaan helikopter di Sumsel perlu dibedah lebih lanjut. Ia menekankan bahwa penggunaan helikopter harus efektif dan efisien, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
Mukri, aktivis Sumatera Selatan, juga menyatakan bahwa penggunaan helikopter di Sumsel bukanlah lambang kemewahan, melainkan sebagai penunjang operasional kepala daerah dalam menjalankan monitoring wilayah atau agenda penting. Ia mencontohkan bahwa jarak antara satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya di Sumsel sangat jauh, sehingga helikopter dapat digunakan untuk mempersingkat waktu perjalanan.
Asmawi, HS, salah seorang aktivis dan jurnalis senior, mengatakan bahwa kebijakan penggunaan helikopter di Sumsel sebetulnya hanya miss komunikasi saja. Ia menjelaskan bahwa penggunaan helikopter sebagai penunjang operasional acara resmi atau menyambut tamu penting adalah hal yang wajar.
Irwan Marasabessy juga menambahkan bahwa penggunaan helikopter di Sumsel dapat dipahami dalam konteks urgent mendesak. Ia menjelaskan bahwa beberapa pekerjaan yang seharusnya dianggarkan tahun lalu tidak dianggarkan, sehingga peningkatan volume pekerjaan di tahun ini dapat dipahami.
Dalam kesimpulan, penggunaan helikopter di Sumsel dapat dipahami sebagai solusi untuk kondisi mendesak dan operasional wilayah. Namun, penggunaan helikopter harus efektif dan efisien, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Gabungan LSM Sumatera Selatan akan terus memantau penggunaan helikopter di Sumsel untuk memastikan bahwa penggunaan helikopter sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
