PSPK – 12 April 2026 | Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan secara terbuka bahwa Indonesia bersedia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika lembaga tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional maupun bagi rakyat Palestina. Pernyataan itu muncul di tengah sorotan internasional atas rendahnya dana yang berhasil dihimpun oleh BoP, sebuah inisiatif yang diprakarsai oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merekonstruksi Gaza setelah konflik berkepanjangan.
Board of Peace dan Keterbatasan Pendanaan
Board of Peace dibentuk pada awal 2026 dengan target mengumpulkan komitmen dana sebesar 17 miliar dolar AS (sekitar Rp 290,4 triliun) dari sepuluh negara donor. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa hanya tiga negara – Uni Emirat Arab, Maroko, dan Amerika Serikat – yang benar‑benar menyalurkan kontribusi finansial. Total dana yang sudah diterima masih berada di bawah 1 miliar dolar AS, jauh di bawah harapan awal.
Kurangnya aliran dana ini berdampak pada operasional Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah tim teknokrat Palestina yang ditunjuk untuk mengambil alih pengelolaan sipil di wilayah tersebut setelah Hamas dikalahkan. NCAG belum dapat memasuki Gaza karena terbentur kendala keamanan dan kekurangan sumber daya.
Prabowo dan Posisi Indonesia
Dalam sebuah wawancara dengan media domestik, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi “pembiayaan kosong” dalam proyek yang belum terbukti memberikan hasil konkret. “Jika Board of Peace tidak dapat menunjukkan kontribusi nyata bagi rekonstruksi Gaza dan kepentingan strategis Indonesia, kami siap mundur,” ujarnya. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap pragmatis Indonesia yang selama ini menyeimbangkan antara solidaritas terhadap Palestina dan kepentingan diplomatik dengan negara‑negara Barat.
Prabowo menambahkan bahwa Indonesia tetap akan mendukung upaya kemanusiaan di Gaza melalui jalur‑jalur alternatif, termasuk bantuan kemanusiaan langsung, dukungan logistik, dan kerja sama dengan organisasi non‑pemerintah yang beroperasi di lapangan. Namun, ia menolak membayar iuran tahunan BoP yang diperkirakan mencapai Rp 17 triliun, sebuah angka yang menurutnya tidak proporsional dengan manfaat yang diterima.
Dinamika Geopolitik dan Dampak Perang Iran
Konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memuncak pada awal 2026 turut memperburuk situasi pendanaan BoP. Salah satu sumber yang terlibat langsung dalam operasi BoP mengungkapkan, “Perang Iran memengaruhi semua komitmen finansial, termasuk yang berasal dari negara‑negara Teluk Arab.” Akibatnya, rencana pembangunan kembali wilayah pesisir Gaza serta penarikan pasukan Israel tertunda, menambah beban kemanusiaan bagi warga sipil yang masih hidup dalam kondisi rapuh.
Di sisi lain, serangan balasan antara Israel dan kelompok pembela Palestina terus menewaskan ratusan korban jiwa, memperparah urgensi bantuan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas Board of Peace sebagai mekanisme multinasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan.
Reaksi Internasional dan Prospek Kedepan
- Amerika Serikat: Tetap menjadi donor utama, namun belum mengumumkan peningkatan dana.
- Uni Emirat Arab: Menyumbang sebagian terbesar di antara donor yang ada, namun tidak mengungkapkan besaran pasti.
- Maroko: Menjadi donor ketiga, fokus pada bantuan medis dan pendidikan.
Negara‑negara lain yang sebelumnya berjanji, seperti Arab Saudi, Qatar, dan negara‑negara Eropa, belum menyalurkan dana sesuai komitmen. Hal ini menimbulkan keraguan tentang kelangsungan proyek BoP dalam jangka menengah.
Kesimpulan
Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi damai bagi Palestina, namun menolak menjadi beban finansial dalam inisiatif yang belum terbukti efektif. Keputusan Indonesia untuk mundur dari Board of Peace bila tidak ada manfaat yang jelas mencerminkan pendekatan kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada kepentingan nasional dan pragmatisme. Sementara itu, kegagalan BoP dalam mengamankan pendanaan yang cukup memperlemah harapan internasional untuk rekonstruksi Gaza secara cepat. Masa depan Gaza kini sangat bergantung pada upaya koordinasi baru antara negara‑negara donor, organisasi kemanusiaan, dan pihak‑pihak yang memiliki pengaruh politik di kawasan Timur Tengah.
