PSPK – 12 April 2026 | Sebuah video yang diunggah pada 9 April menampilkan sekitar 15 siswa kelas III SD Negeri Tando, Desa Robo, Kecamatan Welak, sedang mengikuti pembelajaran di luar ruangan karena tidak ada ruang kelas yang memadai. Guru perempuan yang mengajar, bernama Marta, menjelaskan bahwa sekolah tersebut sudah lama kekurangan ruangan belajar.
Dalam video tersebut terlihat juga kondisi ruang kelas II yang masih berupa dinding seng dan lantai tanah. Marta telah mengajar di SD Negeri Tando sejak sekolah itu resmi berdiri pada 2014.
Selain masalah ruang, sekolah belum memiliki fasilitas toilet dan belum terhubung dengan jaringan air bersih. Sekolah berjarak sekitar satu kilometer dari Kampung Tando dan hanya dapat diakses dengan berjalan kaki karena jalan belum beraspal.
Kepala sekolah, Fransiskus Jenala, menjelaskan bahwa SD Negeri Tando awalnya berstatus Tambahan Ruang Kelas (TRK) dari SDI Wongkol, dengan hanya kelas I dan II. Pada Oktober 2016 sekolah memperoleh status definitif. Gedung pertama dibangun secara swadaya oleh masyarakat menggunakan kayu dan seng, sedangkan gedung permanen yang dibangun pemerintah pada 2018 hanya terdiri dari tiga ruangan, sehingga dipasang sekat tambahan untuk menyesuaikan jumlah rombongan belajar.
Karena kondisi ruangan lama tidak layak, kelas III dipindahkan ke luar ruangan. Pada musim hujan, mereka belajar di kelas I setelah siswa kelas I pulang. Saat ini, total siswa di sekolah tercatat sebanyak 68 orang.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Manggarai Barat, Yohanes Hani, menyatakan akan melakukan inspeksi langsung pada 12 April dan mempertimbangkan penambahan ruang kelas, dengan keputusan akhir dijadwalkan pada 13 April.
Masalah fasilitas dasar di SD Negeri Tando mencerminkan tantangan struktural pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum. Meskipun pemerintah pusat sedang meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dana triliunan rupiah, banyak sekolah di daerah terpencil masih bergulat dengan kebutuhan paling mendasar: ruang kelas yang layak, air bersih, dan sanitasi.
Data Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTT menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 145.268 anak usia sekolah di NTT yang tidak bersekolah atau dikategorikan sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS), menambah tekanan pada upaya peningkatan partisipasi pendidikan lanjutan.
