PSPK – 30 Juli 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan penting yang memerintahkan pemerintah dan DPR RI untuk mengeluarkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling lambat tahun 2028. Keputusan ini diambil dalam sidang yang diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2026, terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Ketua MK, Suhartoyo, bersama dengan Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic Foekh, menyampaikan bahwa program MBG, yang juga dikenal dengan nama lain sebagai program pembagian makanan bergizi, harus dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN yang selama ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi.
Pertimbangan MK
Hakim Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa penjelasan Pasal 22 ayat (3) dari UU Nomor 17 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi, telah mengakibatkan perluasan makna yang tidak sejalan dengan tujuan konstitusi. Ia menjelaskan bahwa frasa operasional penyelenggaraan pendidikan dalam norma tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengabaikan hak-hak dasar warga negara atas pendidikan yang berkualitas.
“Oleh karena itu, untuk menjaga kepatuhan terhadap amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan, kami menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 konstitusional secara bersyarat,” ungkap Enny.
Implikasi Keputusan MK
Keputusan MK ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam alokasi anggaran untuk program MBG. Dengan adanya pemisahan ini, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam menangani masalah gizi dan kesehatan anak-anak, yang merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Program MBG sendiri merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan gizi buruk yang masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia. Dengan adanya anggaran yang terpisah, diharapkan implementasi program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat nyata bagi anak-anak yang membutuhkan.
Pendapat Ahli
Beberapa ahli pendidikan dan kebijakan publik memberikan tanggapan positif terhadap keputusan MK ini. Mereka berpendapat bahwa pemisahan anggaran ini merupakan langkah maju untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan dan kesehatan anak-anak tidak saling tumpang tindih dan dapat dipenuhi secara optimal. Menurut mereka, hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan isu gizi dan kesehatan anak-anak sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
Menanti Tindakan Pemerintah
Seiring dengan keputusan MK yang tegas ini, masyarakat kini menanti tindakan nyata dari pemerintah dalam mengeksekusi perintah untuk mengeluarkan anggaran MBG dari APBN sebelum tahun 2028. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua program yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak-anak dapat berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung tanpa adanya kendala anggaran yang tumpang tindih.
Dengan langkah ini, diharapkan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan gizi yang layak dapat terpenuhi dengan baik. MK Suruh Pemerintah Keluarkan Anggaran MBG dari APBN Paling Lambat Tahun 2028 bukan hanya sekedar perintah hukum, tetapi juga merupakan harapan bagi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik.
