PSPK – 03 April 2026 | Seorang guru honorer di sebuah taman kanak-kanak negeri di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mengalami pemecatan setelah dituduh mengidap HIV meskipun hasil tes medis menegaskan sebaliknya. Tuduhan itu muncul dari informasi lisan seorang petugas puskesmas dan cepat menyebar di kalangan staf sekolah, orang tua murid, serta lingkungan sekitar. Akibatnya guru tersebut, Karolus Baromeus Tendi Bhajo, dipaksa menghentikan aktivitas mengajar dan pada akhirnya dikeluarkan dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa pemberitahuan resmi.
Meski telah melakukan serangkaian pemeriksaan ulang di puskesmas dan rumah sakit serta memperoleh surat keterangan dokter yang menyatakan bebas dari penyakit menular, bukti‑bukti tersebut tidak mengubah keputusan pihak sekolah. Kepala sekolah bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Tendi mengidap HIV di hadapan orang tua murid, sebuah pernyataan yang menimbulkan rasa malu dan melanggar etika serta ketentuan hukum.
Kasus ini menyoroti dua lapisan kerentanan yang dialami guru honorer. Pertama, mereka berada dalam zona abu‑abu: diakui sebagai tenaga pendidik namun tidak dilindungi secara memadai oleh regulasi ketenagakerjaan. Kedua, mereka rentan terhadap stigma sosial, terutama terkait penyakit menular seperti HIV, yang masih kuat mengakar meskipun sudah ada regulasi yang melarang diskriminasi.
Berbagai peraturan, antara lain Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, menegaskan bahwa status HIV tidak boleh menjadi dasar pemecatan atau perlakuan diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, prosedur perlindungan tersebut belum terjamin, terutama di daerah terpencil.
Selain stigma, masalah ekonomi juga menjadi beban berat bagi guru honorer. Tendi menerima gaji sekitar Rp450.000 per bulan dari dana desa, yang sering kali tidak dibayarkan tepat waktu. Pada satu periode, ia hanya memperoleh Rp75.000, meskipun tetap menjalankan tugas mengajar tanpa pengurangan beban kerja. Kontras ini terlihat jelas bila dibandingkan dengan alokasi anggaran nasional untuk program Makan Bergizi Gratis yang mencapai Rp335 triliun, menandakan adanya ketidakseimbangan prioritas dalam distribusi sumber daya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah‑langkah konkrit:
- Peningkatan edukasi tentang HIV bagi seluruh ekosistem sekolah, termasuk kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan orang tua murid, sehingga stigma dapat diminimalisir.
- Penegakan tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyebarkan informasi kesehatan yang tidak akurat dan merugikan karier tenaga pendidik.
- Pembentukan mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi guru honorer, meliputi prosedur pemberhentian yang transparan, jaminan upah yang layak, dan saluran pengaduan yang efektif.
- Pengawasan dan audit independen terhadap penempatan data Dapodik untuk mencegah penghapusan data secara sepihak.
Kasus Tendi menjadi cerminan kegagalan sistemik yang terus mengancam hak dan martabat guru honorer. Selama mereka tidak diberikan kepastian status kerja, upah yang memadai, serta perlindungan hukum, kasus serupa tidak akan menjadi yang terakhir.
