PSPK – 11 Juli 2026 | Dalam perkembangan terbaru di dunia hukum Indonesia, Eks Jampidsus Febrie Tersangka, PP Muhammadiyah Apresiasi Prabowo menjadi sorotan utama. Penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola batu bara di PT PLN (Persero) menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum yang diharapkan akan berjalan dengan transparansi dan profesionalisme.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, memberikan apresiasi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa intervensi. “Kepemimpinan Prabowo memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara objektif. Itu pesan kuat bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum,” ujarnya saat konferensi pers pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Komitmen Penegakan Hukum
Dzulfikar menekankan bahwa penetapan Febrie sebagai tersangka merupakan indikasi penting dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas penegakan hukum. Ia mengatakan, perhatian Prabowo terhadap kasus ini menunjukkan bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa pandang bulu, asalkan ada kemauan politik yang kuat untuk menegakkan keadilan.
“Perkembangan yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa ketika ada kemauan politik yang kuat untuk menegakkan hukum, maka institusi negara dapat bekerja sesuai koridor konstitusi. Yang terpenting sekarang adalah memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.
Pentingnya Prinsip Praduga Tak Bersalah
Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap tahap proses hukum. Dzulfikar menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kasus ini harus diperlakukan secara adil, dan jika terbukti tidak bersalah, mereka harus dipulihkan nama baiknya. “Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara mereka yang tidak terbukti harus dipulihkan nama baiknya,” tegasnya.
Momentum Reformasi Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah menilai bahwa momen ini harus dijadikan sebagai titik awal untuk reformasi yang lebih kuat dalam tata kelola penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Dzulfikar, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Febrie Adriansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, kini terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini menambah catatan hitam dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, di tengah banyaknya kasus serupa yang melibatkan anggota militer dan kepolisian.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan penetapan Febrie sebagai tersangka, diharapkan akan ada dampak positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat berharap agar semua pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dapat diadili secara adil dan transparan. Ini adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa institusi negara bekerja untuk kepentingan rakyat.
