PSPK – 16 Juni 2026 | Pramono: Beban Transjabodetabek Berat, Hampir Semua Halte di Luar Jakarta Kami Rawat, kata Gubernur Pramono Anung saat memberikan penjelasan di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). Pernyataan itu menegaskan posisi DKI Jakarta dalam menanggung sebagian besar biaya operasional layanan antarkota, meski halte‑halte yang menjadi fokus perawatan berada di luar wilayah administratifnya.
Penjelasan Gubernur tentang Beban yang Dirasakan
Gubernur menuturkan bahwa beban finansial Transjabodetabek kini semakin menekan anggaran Pemprov DKI. Halte‑halte di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi memerlukan perbaikan, renovasi, bahkan pembangunan baru agar dapat menampung penumpang dengan aman dan nyaman. “Kalau ada yang ingin membantu, minimal halte‑halenya. Kan halte‑halenya, misalnya, sebagian kan juga tidak di DKI Jakarta,” ujarnya, menegaskan pentingnya kolaborasi antar‑pemda.
Permintaan Bantuan dari Pemerintah Daerah Penyangga
Pramono menambahkan, bantuan berupa pembangunan atau perbaikan halte dari pemerintah daerah lain akan sangat bermanfaat. Ia menyebutkan bahwa warga yang memanfaatkan halte tersebut adalah penduduk setempat, bukan warga Jakarta. “Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi, akan sangat membantu, karena yang memanfaatkan kalau di halte‑halte yang akan mereka bangun, atau mereka perbaiki itu adalah warga di mana tempat itu berada,” jelasnya.
Penyesuaian Tarif Sebagai Upaya Mengurangi Beban
Seiring dengan permintaan bantuan, Gubernur mengakui perlunya penyesuaian tarif Transjabodetabek. Ia menolak perdebatan mengenai subsidi dengan daerah‑daerah penyangga, melainkan fokus pada kelancaran layanan. Contohnya, rute Transjabodetabek Blok M‑Soekarno Hatta yang saat ini dikenai tarif Rp3.500 dianggap terlalu berat. Pramono menegaskan, subsidi tetap akan diberikan, namun tarif akan disesuaikan agar beban subsidi tidak membengkak.
Komunikasi dengan Wali Kota Bekasi dan Komitmen DKI
Gubernur menyebutkan bahwa ia sempat dihubungi oleh Wali Kota Bekasi terkait hal ini. Ia menegaskan kembali komitmen Pemprov DKI untuk tetap memberikan subsidi, sambil menyiapkan penyesuaian tarif yang lebih realistis. “Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi. Tetapi yang jelas, bahwa akan ada beberapa penyesuaian yang diperlukan,” ujarnya.
Implikasi Kebijakan Terhadap Pengguna
Jika penyesuaian tarif dilaksanakan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh pengguna harian Transjabodetabek, terutama pekerja komuter yang menempuh rute antar‑kota. Penurunan tarif pada rute‑rute yang terlalu tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran, mengurangi penurunan pendapatan, serta menstabilkan operasi transportasi publik.
Langkah Konkret Kedepan
- Pengajuan proposal bersama antara DKI dan pemda penyangga untuk pembangunan halte baru.
- Audit menyeluruh terhadap kondisi halte yang sudah ada, termasuk kebutuhan renovasi.
- Penetapan tarif baru berbasis studi kelayakan biaya operasional dan daya beli pengguna.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap dampak subsidi dan penyesuaian tarif.
Dengan mengimplementasikan langkah‑langkah tersebut, diharapkan beban Transjabodetabek tidak lagi menjadi beban eksklusif DKI Jakarta. Pramono: Beban Transjabodetabek Berat, Hampir Semua Halte di Luar Jakarta Kami Rawat, menjadi landasan kuat bagi semua pihak untuk berkontribusi secara proporsional.
Kesimpulannya, kolaborasi antar‑pemda, penyesuaian tarif yang wajar, serta perbaikan infrastruktur halte menjadi kunci utama dalam mengatasi beban berat Transjabodetabek serta memastikan layanan transportasi antardaerah tetap dapat berjalan optimal bagi seluruh warga Jabodetabek.
