PSPK – 07 Mei 2026 | Presiden Prabowo telah berulang kali menyatakan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun berdasarkan UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa kontribusi kekayaan alam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat minim.
Eksploitasi kekayaan alam Indonesia berlangsung secara masif dan luas, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil terbesar dan eksportir terbesar segala macam mineral, hasil tambang, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Namun, kontribusi langsung sektor Minerba terhadap APBN Indonesia hanya 3 persen dari total APBN, yaitu sebesar Rp. 113,3 triliun dari total APBN sebesar Rp. 3842,7 triliun.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kekayaan alam Indonesia tidak membantu perekonomian? Jawabannya terletak pada struktur penerimaan negara sektor Minerba yang tidak efektif. Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa koruptor, maling, dan garong sumber daya alam telah merusak perekonomian Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo ingin melakukan perubahan sistem pengelolaan, memberantas praktek ilegal dalam ekploitasi SDA, dan menyelamatkan kekayaan alam Indonesia. Tujuan akhirnya adalah menjadikan kembali kekayaan alam Indonesia sebagai pokok dari APBN Indonesia, bukan menjadikan pajak dan pungutan kepada rakyat sebagai pokok ekonomi Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara penghasil terbesar dan eksportir terbesar segala macam mineral, hasil tambang, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Namun, kontribusi kekayaan alam terhadap APBN sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan negara sektor Minerba tidak efektif dan perlu diubah.
Perubahan sistem pengelolaan dan memberantas praktek ilegal dalam ekploitasi SDA dapat membantu meningkatkan kontribusi kekayaan alam terhadap APBN. Selain itu, pengelolaan kekayaan alam yang efektif juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan.
Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia yang konstitusional adalah manifestasi kasih sayang kepada rakyat, kepada orang miskin, dan kepada wong cilik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan sistem pengelolaan dan memberantas praktek ilegal dalam ekploitasi SDA untuk meningkatkan kontribusi kekayaan alam terhadap APBN dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa struktur penerimaan negara sektor Minerba perlu diubah untuk meningkatkan kontribusi kekayaan alam terhadap APBN. Perubahan sistem pengelolaan dan memberantas praktek ilegal dalam ekploitasi SDA dapat membantu meningkatkan kontribusi kekayaan alam terhadap APBN dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
