PSPK – 02 Mei 2026 | Cilegon – Pemerintah Kota Cilegon kembali berada di sorotan publik setelah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyebarkan proposal nyala untuk memperingati Hari Buruh 2026. Aksi tersebut mendapat kritik tajam dari Ketua DPC GMNI Kota Cilegon, Andriansyah, yang menilai langkah itu menimbulkan ketimpangan relasi antara pemerintah dan dunia usaha.
GMNI menilai pemerintah melanggar netralitas
Andriansyah menegaskan bahwa pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang memberi tekanan moral kepada perusahaan. “Pemerintah terlihat tidak menjaga jarak profesionalnya, bahkan berpotensi menciptakan tekanan moral bagi perusahaan. Ini berlawanan dengan prinsip tata kelola yang sehat,” ujarnya pada Jumat (01/5/2026).
Fokus utama seharusnya pada pengangguran
Permintaan GMNI
GMNI menuntut agar pemerintah segera:
- Mengalokasikan dana untuk program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal.
- Mengoptimalkan kerjasama dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- Menetapkan kebijakan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal.
Andriansyah memperingatkan bahwa jika kebijakan terus bersifat formalitas tanpa dampak nyata, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. “Pemerintah perlu menunjukkan konsistensi dalam menjaga posisi yang adil terhadap perusahaan sekaligus tegas memperjuangkan kepentingan tenaga kerja,” pungkasnya.
Momentum Hari Buruh Cilegon diharapkan menjadi titik tolak bagi kebijakan strategis yang dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayah tersebut.
