PSPK – 07 Mei 2026 | Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memastikan bahwa proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat dijalankan dengan mekanisme transparan dan akuntabel yang disertai pengawasan berlapis. Proses tersebut meliputi penetapan pagu anggaran hingga pemilihan penyedia barang.
Menurut Gus Ipul, proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat dimulai dengan penetapan pagu anggaran sebesar Rp700.000 per unit sebagai batas maksimal kebutuhan sepatu siswa. Penetapan ini disusun melalui perencanaan dengan mempertimbangkan jumlah siswa, volume kebutuhan, lokasi distribusi, standar harga, serta benchmarking ke Taruna Nusantara dan SMA CT Arsa, serta pengecekan harga melalui e-katalog.
Tahap berikutnya adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp647.000, yang ditetapkan berdasarkan survei pasar melalui e-katalog, e-commerce, pasar ritel, serta pendapat ahli. Setelah itu, dilakukan pemilihan penyedia melalui mekanisme kompetitif seperti e-purchasing dan tender, dengan tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, hingga klarifikasi dan negosiasi.
Dari proses tersebut, diperoleh harga hasil lelang sepatu bot sebesar Rp576.577 per unit. Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan berada dalam pengawasan internal dan eksternal, termasuk Inspektorat Jenderal, LKPP, BPKP, serta aparat penegak hukum.
Secara rinci, realisasi pengadaan menunjukkan efisiensi anggaran karena harga seluruh jenis sepatu berada di bawah pagu yang ditetapkan. Sebagai contoh, sepatu PDL siswa terealisasi Rp640.000 dari pagu Rp700.000. Begitu pula sepatu PDH SMP dan SMA yang tercatat Rp610.000, serta PDH SD senilai Rp590.000.
Gus Ipul menambahkan, proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat ini sesuai arahan Presiden untuk tidak ada lagi praktik penyimpangan atau ‘otak-atik’ anggaran. Jika ada pelanggaran, pihaknya menjadi pihak pertama yang akan melaporkannya. Proses ini agar pengadaan barang dan jasa berjalan bersih.
Dalam kesimpulan, Mensos memastikan bahwa pengadaan sepatu Sekolah Rakyat telah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta berada di bawah pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan bersih dan efisien.
