PSPK – 03 Mei 2026 | JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan bahwa semua pembayaran dam bagi jemaah haji di Arab Saudi harus dilakukan melalui program resmi pemerintah setempat, yaitu Adahi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemenhaj, Hasan Afandi, dalam konferensi pers daring yang disiarkan pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
- Pembayaran dam wajib lewat platform Adahi; transaksi di luar sistem dilarang.
- Pembelian hewan kurban secara mandiri di pasar tidak diperbolehkan.
- Pelanggaran dapat berujung pada sanksi dari otoritas Arab Saudi.
- Kemenhaj akan berkoordinasi dengan Adahi untuk menyediakan fasilitas pembayaran yang lebih mudah diakses.
Selain itu, Kemenhaj menegaskan komitmen untuk memberikan layanan haji yang aman, nyaman, dan profesional, khususnya bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.
Hasan Afandi mengajak seluruh jemaah untuk mematuhi peraturan, menjaga kekompakan, dan melaksanakan ibadah dengan tenang. Ia juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan serta perlindungan selama menunaikan ibadah haji.
