PSPK – 20 Mei 2026 |
Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah jabatan 884 pejabat administrator, pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui sistem merit yang adil, transparan, dan akuntabel.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Gubernur Pramono menekankan, di tengah dinamika global dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, jajaran Pemprov DKI dituntut bergerak cepat dan mampu mengantisipasi perubahan. Oleh karena itu, kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, harus tetap menjadi prioritas utama. Ia berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan transparan. Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global dengan mengatakan bahwa pelantikan kali ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 serta menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Pramono mengatakan sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan hasil mutasi dan promosi. Menurutnya, manajemen aparatur sipil negara (ASN) harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja secara adil serta proporsional. Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global dengan menegaskan komitmennya untuk terus memantau penerapan sistem merit dalam manajemen ASN agar kualitas pegawai tetap terjaga. Penempatan aparatur yang tepat dan penguatan organisasi dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global menjadi salah satu upaya untuk memperkuat birokrasi dan tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta.
