PSPK – 22 Mei 2026 | DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA, hal ini menjadi sorotan hangat di kalangan anggota DPR RI. Mufti Aimah Nurul Anam, Anggota Komisi VI DPR RI, mengaku terkejut mendengar kabar bahwa PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bakal dipimpin oleh warga negara asing. Padahal, perusahaan tersebut nantinya memegang peran penting dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Posisi PT DSI Dinilai Sangat Strategis
Menurut Mufti, posisi PT DSI sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan ekspor SDA, devisa negara, harga komoditas, hingga masa depan industri nasional. Meski demikian, ia mengaku tetap mencoba melihat langkah pemerintah secara objektif. Mufti menilai pemerintah kemungkinan melihat persoalan tata kelola ekspor SDA sudah terlalu serius, terutama terkait dugaan praktik underinvoicing yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan besar.
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA, Apa Alasannya?
Mufti menyebut pemerintah mungkin sengaja menghadirkan figur profesional asing yang dianggap memiliki rekam jejak, integritas, dan pengalaman dalam memperbaiki tata kelola ekspor nasional. Namun menurutnya, persoalan utama bukan sekadar soal figur asing, melainkan apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu memperbaiki sistem dan meningkatkan penerimaan negara. DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA karena hal ini dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA masih menjadi topik hangat yang perlu diawasi dan dipantau secara dekat. Mufti mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi preseden ketergantungan terhadap tenaga asing di sektor strategis nasional. Ia meminta pemerintah memberikan batas waktu yang jelas terkait penempatan warga negara asing di posisi strategis tersebut. DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.
