PSPK – 07 Mei 2026 | Banjir rob diprediksi melanda wilayah pesisir utara Jakarta pada periode 14-22 Mei dan 28-31 Mei 2026. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat di wilayah pesisir.
Saat ini, terdapat 171 unit pompa stasioner di 56 lokasi wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang disiagakan untuk mengantisipasi genangan akibat rob. Selain itu, pompa mobile juga disiapkan guna menjangkau lokasi yang tidak terlayani pompa stasioner.
Beberapa rumah pompa dan pintu air di kawasan pesisir yang disiagakan di antaranya Pintu Air Marina, Pompa atau Polder Kali Asin, Rumah Pompa Pluit, Pompa Ancol, Pompa Junction PIK, Pompa Muara Angke, Pompa Pasar Ikan, Pompa Tanjungan, hingga Pompa Polder Kamal.
Selain sarana pompa, Dinas SDA DKI Jakarta juga menyiagakan Satgas SDA atau Pasukan Biru untuk melakukan pemantauan rutin dan penanganan cepat jika terjadi banjir rob di kawasan pesisir.
Banjir rob di Jakarta diprakirakan terjadi dalam dua periode, yakni 14–22 Mei dan 28–31 Mei 2026. Berdasarkan hasil pemodelan, tinggi pasang laut diperkirakan mencapai 0,69 meter dari mean sea level (MSL). Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Tanjungan Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Pasar Ikan, Ancol Marina dan JIS, Tanjung Priok, Kali Baru, hingga Marunda.
Pemodelan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, seperti penurunan tanah, kenaikan muka laut (sea level rise), elevasi pesisir, serta pasang surut di Teluk Jakarta. Meski demikian, kondisi tersebut masih dapat berubah tergantung pada dinamika di lapangan, seperti pembangunan tanggul, potensi kebocoran, hingga faktor non-pasang surut seperti anomali permukaan laut dan gelombang tinggi akibat angin.
Penurunan muka tanah menjadi salah satu faktor utama yang memperparah risiko banjir rob di wilayah pesisir Jakarta. Kenaikan biaya hidup di Jakarta turut menjadi faktor pendorong perpindahan warga ke wilayah penyangga yang dinilai lebih terjangkau.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 22.617 warga keluar dari ibu kota pasca Lebaran 2026. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah pendatang baru yang masuk ke Jakarta pada periode yang sama, yakni 12.766 jiwa.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto mengatakan, kondisi ini menjadi fenomena yang menonjol dalam arus mobilitas penduduk tahun ini. Ia menyebut, selain faktor administratif, pergeseran ini juga dipengaruhi dinamika sosial ekonomi masyarakat.
Mayoritas warga yang keluar berasal dari kelompok usia produktif, yakni sebesar 71,57 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 64,53 persen merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan alasan utama perpindahan didominasi faktor perumahan sebesar 33,92 persen.
Selain faktor ekonomi, kualitas hidup juga menjadi pertimbangan. Isu polusi udara, kemacetan, serta risiko banjir mendorong warga mencari lingkungan yang dianggap lebih nyaman.
Kualitas hidup terkait isu polusi udara, kemacetan, dan risiko banjir mendorong warga mencari alternatif tempat tinggal di daerah yang dianggap lebih ‘hijau’ namun tetap terhubung dengan akses transportasi publik seperti LRT, MRT dan KRL.
Fenomena ini mencerminkan tren deurbanisasi di Jakarta, yakni pergeseran penduduk dari pusat kota ke wilayah penyangga. Meski demikian, Jakarta tidak kehilangan peran sebagai pusat ekonomi, melainkan mengalami perubahan pola hunian dan aktivitas masyarakat yang semakin terhubung dalam kawasan aglomerasi.
Dalam upaya mengatasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun saluran di JORR untuk mengalirkan air dari Kembangan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Mulai dari penyiapan langkah mitigasi, peningkatan kualitas hidup, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
