PSPK – 16 April 2026 | Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan perlunya penguatan mitigasi menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi akan melanda Indonesia pada tahun 2026. Dalam sambutannya pada Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar secara daring pada Rabu, 15 April 2026, Lestari menekankan bahwa data dan prediksi BMKG harus menjadi acuan utama untuk memperkuat langkah mitigasi serta koordinasi lintas sektor.
BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, yakni antara April hingga Juni, dan dipengaruhi oleh fenomena El Nino “Godzilla”. Sekitar 64,5 % wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak kemarau pada Agustus‑September 2026. Dampak yang diantisipasi meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta gagal panen.
Lestari mengingatkan bahwa pemahaman masyarakat tentang fenomena cuaca sangat penting agar tidak terjadi salah kaprah dalam menyikapi situasi. Ia menambahkan bahwa semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menyampaikan informasi yang tepat dan mengintegrasikan data BMKG ke dalam kebijakan mitigasi.
Diskusi yang dimoderatori oleh Pujiaryati Anggiasari menampilkan narasumber kunci:
- Nurul Iftitah, S.Hut., M.Si. – Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kementerian Kehutanan RI
- Agus Riyanto, S.T., M.M. – Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, BNPB
- Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. – Direktur Perubahan Iklim, BMKG
- Sofyan Ansori, Ph.D – Peneliti Kebencanaan IFAR, Universitas Islam Internasional Indonesia
Nurul menjelaskan bahwa upaya antisipasi kemarau panjang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025‑2029, khususnya pada sektor kehutanan yang menitikberatkan pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Indonesia memiliki lebih dari 42.000 titik DAS yang mencakup sekitar 10 % wilayah negara, sehingga pengelolaan yang menyeluruh menjadi kunci menjaga keberlangsungan ekosistem.
Agus Riyanto menyampaikan bahwa BNPB telah menyiapkan prosedur penanganan bencana hidrometeorologi. Mengingat dominasi bencana jenis ini pada awal 2026, BNPB akan memperkuat tata kelola air, koordinasi dengan BMKG, serta kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan melalui modifikasi cuaca bila diperlukan.
Fachri Radjab dari BMKG menegaskan perbedaan antara musim kemarau dan El Nino. El Nino merupakan pergerakan udara yang dipicu oleh peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Kombinasi keduanya diproyeksikan meningkatkan intensitas kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering dibandingkan rata‑rata tiga dekade terakhir. Ia memperkirakan El Nino berskala lemah‑moderate akan terjadi pada semester kedua 2026 dengan peluang 70‑90 %.
Sofyan Ansori menyoroti pentingnya deteksi dini dan peran relawan masyarakat dalam mengawasi potensi Karhutla. Ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi dapat menghambat upaya pencegahan kebakaran, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi semakin vital.
Usman Kansong, wartawan senior, menambahkan bahwa selain mitigasi kekeringan dan kebakaran, perlu dipersiapkan penanganan penyakit terkait kemarau seperti ISPA, dehidrasi, demam berdarah, dan heatstroke. Ia mengusulkan Kementerian Kesehatan untuk terlibat aktif serta mengusulkan BNPB sebagai leading sector dalam koordinasi mitigasi.
Secara keseluruhan, para ahli sepakat bahwa data BMKG harus dimanfaatkan untuk menyiapkan fasilitas, skema mitigasi, dan kebijakan yang dapat melindungi masyarakat dari dampak kemarau panjang. Kolaborasi antara kementerian, lembaga penanggulangan bencana, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan upaya mitigasi.
