PSPK – 20 Mei 2026 | 20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi adalah sebuah isu yang sangat penting dan harus dihadapi dengan serius. Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan bahwa tekanan biaya berpotensi memicu tambahan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 15.250 hingga 20.260 pekerja.
Sebab dan Dampak PHK
PHK terbesar diperkirakan terjadi di sektor manufaktur sebanyak 8.690–12.120 pekerja, diikuti sektor jasa 3.250–4.500 pekerja, serta sektor pertanian 3.320–3.640 pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa 20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi untuk menghadapi tekanan biaya dan arus kas.
Tindakan Pemerintah
Pemerintah harus bersiap untuk membuat mitigasi agar tidak terjadi PHK yang besar. CORE mendorong penguatan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK untuk meredam risiko pemutusan hubungan kerja yang berpotensi meningkat di tengah tekanan global. Satgas Mitigasi PHK perlu diperkuat sebagai early warning system melalui tiga penajaman mandat yang menggabungkan deteksi dini di sisi hulu dan kepastian jaring pengaman di sisi hilir.
Pemerintah juga perlu memperluas cakupan pemantauan tidak hanya pada PHK formal, tetapi juga berbagai bentuk penyesuaian tenaga kerja, seperti tidak diperpanjangnya kontrak, pembekuan rekrutmen, dan pengurangan jam kerja. Langkah ini juga perlu diikuti dengan pembentukan respons cepat lintas kementerian bagi perusahaan yang mulai mengalami tekanan biaya dan arus kas.
Kesimpulan
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi adalah sebuah isu yang sangat penting dan harus dihadapi dengan serius. Pemerintah harus bersiap untuk membuat mitigasi agar tidak terjadi PHK yang besar. Dengan demikian, pemerintah dapat menghadapi tekanan biaya dan arus kas dengan lebih baik dan mengurangi dampak PHK pada pekerja.
