PSPK – 14 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Pemerintah tidak mengeluarkan visa haji furoda untuk ibadah haji tahun 2026, menimbulkan kecemasan di kalangan calon jemaah yang mengandalkan jalur non‑kuota. Anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin, menegaskan bahwa tidak adanya visa furoda harus diiringi dengan sosialisasi masif agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan.
Dampak ekonomi juga terasa pada pelaku usaha perjalanan ibadah haji khusus (PIHK). Tanpa visa furoda, permintaan dari segmen yang biasanya memilih jalur cepat dapat menurun, mengancam pendapatan perusahaan travel.
- Pengawasan ketat terhadap agen travel oleh aparat penegak hukum.
- Edukasi publik melalui media massa, kantor Kementerian Agama, dan lembaga keagamaan.
- Koordinasi lintas lembaga untuk menutup celah praktik ilegal.
- Penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.
Media nasional seperti Kompas.com dan CNN Indonesia telah memperingatkan masyarakat untuk hanya menggunakan jalur resmi. Mereka menyoroti kemungkinan meningkatnya kasus penipuan haji non‑kuota apabila pengawasan tidak diperkuat.
Dengan langkah sosialisasi yang intensif dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan stabilitas sektor perjalanan ibadah tetap terjaga serta masyarakat terlindungi dari kerugian akibat informasi menyesatkan.
