PSPK – 19 April 2026 | Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan pada serangkaian wawancara bahwa pelaporan Jusuf Kalla (JK) ke Polda Metro Jaya tidak mencerminkan sikap resmi partai. Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak terlibat dalam proses tersebut, menolak segala spekulasi yang beredar di media.
Latarnya
Pada 18 April 2026, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melaporkan JK ke kepolisian dengan tuduhan penistaan agama terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) saat bulan Ramadan. Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, diketahui merupakan kader PSI. Kejadian ini memicu pertanyaan publik apakah laporan tersebut didorong oleh instruksi partai atau merupakan inisiatif pribadi.
Pernyataan Ahmad Ali
Dalam konferensi pers yang diadakan di rumah Presiden di Solo, Ahmad Ali menegaskan, “Saya bisa pastikan 1.000 % Pak Jokowi tidak terlibat di urusan ini. Saya pastikan 1.000 % bahwa PSI tidak menjadi bagian daripada urusan ini.” Ia menekankan bahwa keberadaan Sahat di dalam PSI tidak otomatis menjadikan tindakan GAMKI menjadi kebijakan partai. Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan aksi pribadi pelapor, bukan arahan kolektif.
Ali juga menolak dugaan bahwa PSI mendukung atau mengarahkan pelaporan tersebut. “Internal partai telah membahas agar tidak ikut terlibat dalam polemik ini,” ujar dia. “Sebagai Ketua Harian, saya tahu betul tidak ada hubungan sama sekali antara PSI dan pelaporan ini.”
Kontroversi Emosional JK
Di tengah proses hukum, JK kembali menimbulkan sorotan dengan pernyataan yang dianggap terlalu emosional. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Jokowi menjadi Presiden ke‑7 pada Pilpres 2014 adalah berkat peran pribadi dirinya. “Tidak juga tepat kalau kemudian Pak JK mengeklaim dirinya yang membuat Jokowi bisa menang,” kata Ahmad Ali, menilai pernyataan JK sebagai “terlalu emosional” dan mengingatkan bahwa kemenangan itu hasil kerja kolektif antara pasangan calon, tim sukses, dan partai politik.
Ali menambahkan bahwa perdebatan semacam itu tidak perlu diperbesar karena Pilpres 2014 sudah lama berlalu. “Energi bangsa sebaiknya tidak dihabiskan untuk polemik yang tidak penting,” pungkasnya.
Pendekatan JK terhadap Konflik
Selain polemik politik, JK juga mengungkapkan pandangannya tentang sumber konflik di Indonesia dalam ceramah di UGM. Ia menyoroti bahwa ketidakadilan menjadi pemicu utama, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun agama. Contoh‑contoh historis seperti PRRI, Permesta, DI/TII, serta konflik sektarian di Poso dan Ambon dipaparkan sebagai akibat dari rasa tidak adil yang kemudian dimanipulasi menjadi isu agama.
JK menegaskan pentingnya memahami akar penyebab konflik sebelum mencari solusi damai. Pernyataan tersebut mendapat sambutan beragam, namun tidak mengubah fokus utama PSI yang menolak keterlibatan partainya dalam pelaporan tersebut.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, PSI menegaskan bahwa pelaporan JK bukanlah sikap partai dan menolak segala tuduhan bahwa Presiden Jokowi terlibat. Partai menekankan bahwa tindakan GAMKI bersifat pribadi, sementara Ahmad Ali mengingatkan publik untuk tidak terjebak dalam spekulasi emosional yang dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial.
