PSPK – 02 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali tiba di Tanah Air pada dini hari Kamis, 2 April 2026, setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke Jepang dan Republik Korea. Pesawat Garuda Indonesia-1 mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 00.05 WIB. Kedatangan presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara, Herindra. Prabowo menyalami setiap pejabat satu per satu sebelum melanjutkan perjalanan ke kantor presiden.
Selama tiga hari di Jepang, Prabowo melakukan kunjungan kehormatan ke Istana Kekaisaran, bertemu Kaisar Naruhito, serta menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di Istana Akasaka, Tokyo. Kedua pemimpin menegaskan kembali persahabatan strategis antara Indonesia dan Jepang, serta menyoroti pentingnya kerja sama di bidang lingkungan hidup, teknologi, dan keamanan regional. Pada hari berikutnya, presiden memimpin Japan‑Indonesia Business Forum yang mempertemukan 13 CEO perusahaan terkemuka Jepang, termasuk INPEX, Toyota, Mitsui, dan Mitsubishi. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan investasi sebesar 23,63 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan kira‑kira Rp 401,71 triliun.
Selain itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa total komitmen investasi yang dihasilkan dari kunjungan ke Jepang mencapai lebih dari Rp 380 triliun. Angka ini mencakup proyek‑proyek energi bersih, infrastruktur transportasi, serta pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi. Pemerintah menargetkan agar sebagian besar investasi tersebut dapat direalisasikan dalam dua tahun ke depan, dengan harapan tercipta ribuan lapangan kerja baru dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global.
- Investasi dari Jepang: US$23,63 miliar (≈ Rp 401,71 triliun)
- Komitmen investasi total (Jepang + Korea): Rp 575 triliun
- MoU yang ditandatangani di Korea: 10 nota kesepahaman pemerintah, 17 MoU bisnis senilai US$10,268 miliar (≈ Rp 174 triliun)
Setelah menyelesaikan agenda di Tokyo, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Seoul, Korea Selatan, pada 1 April 2026. Di sana, ia bertemu Presiden Lee Jae Myung dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan sepuluh nota kesepahaman (MoU) antara lembaga pemerintah kedua negara serta tujuh belas MoU bisnis antara perusahaan swasta. Kesepakatan tersebut mencakup sektor energi, teknologi informasi, pertahanan, serta kecerdasan buatan. Nilai total kesepakatan bisnis Korea Selatan diperkirakan mencapai US$10,268 miliar atau sekitar Rp 174 triliun, melengkapi investasi dari Jepang sehingga total komitmen investasi mencapai Rp 575 triliun.
Dalam kesempatan bersama media, Prabowo menekankan bahwa Jepang dan Indonesia adalah “sahabat dekat” serta “mitra strategis” yang telah lama menjalin hubungan berbasis kepercayaan. Ia menambahkan, “Di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks, Indonesia dan Jepang harus menjadi bagian dari solusi untuk stabilitas regional.” Pernyataan tersebut menggarisbawahi peran Indonesia sebagai penyeimbang kekuatan di Asia‑Pasifik, sekaligus menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, dan inovasi teknologi.
Kunjungan ini tidak hanya memperkuat dimensi diplomatik, melainkan juga menegaskan agenda ekonomi pembangunan Indonesia. Komitmen investasi sebesar Rp 575 triliun diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur, meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan, serta memperluas jaringan rantai pasok industri nasional. Pemerintah menyiapkan regulasi yang lebih ramah investasi, serta mempercepat proses perizinan agar dana yang dijanjikan dapat segera mengalir ke lapangan.
Secara keseluruhan, rangkaian kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan menandai momentum penting dalam upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi utama di kawasan. Dengan dukungan dari dua ekonomi terbesar Asia, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mengakselerasi pembangunan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harapan besar kini tertuju pada implementasi konkret dari komitmen investasi tersebut, yang akan menjadi ukuran sejauh mana diplomasi ekonomi Indonesia berhasil mengubah janji menjadi realitas pembangunan.
