PSPK – 11 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan pemeriksaan terhadap mantan pejabat tinggi yang dikenal sebagai Ono Surono. Pemeriksaan ini menandai babak baru dalam rangkaian penyelidikan KPK yang meliputi kasus korupsi di sektor publik, termasuk skandal kuota haji dan dugaan intimidasi saksi di wilayah Bekasi.
Latar Belakang Pemeriksaan
Ono Surono, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur strategis di sebuah perusahaan milik negara, kini menjadi subjek penyelidikan KPK atas dugaan keterlibatan dalam alur dana yang tidak transparan. Menurut sumber internal KPK, terdapat indikasi bahwa Surono berperan dalam mengalihkan dana proyek pemerintah ke rekening pribadi melalui jaringan konsorsium yang melibatkan sejumlah pejabat daerah.
Kasus ini muncul bersamaan dengan laporan intensif tentang intimidasi terhadap saksi dalam perkara korupsi di Bekasi, di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan belum menerima permohonan perlindungan resmi, namun siap berkolaborasi bila diperlukan. Pengalaman tersebut menambah keprihatinan bahwa saksi dalam penyelidikan terhadap Ono Surono dapat menjadi sasaran tekanan.
Proses Koordinasi Antara KPK dan LPSK
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa koordinasi awal dengan LPSK telah dilakukan untuk memastikan keamanan saksi yang memberikan keterangan. “KPK berkomitmen menjaga integritas proses penyidikan sekaligus melindungi saksi dari potensi intimidasi,” ujar Budi dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 8 April 2026.
LPSK melalui wakil ketuanya, Susilaningtias, menambahkan bahwa lembaga tersebut siap memberikan perlindungan bila ada permohonan resmi dari saksi. “Kami sudah melakukan komunikasi awal dengan KPK dan pada prinsipnya siap berkolaborasi,” tegasnya.
Hubungan dengan Kasus Kuota Haji
Penyelidikan KPK terhadap Ono Surono tidak terlepas dari fokus yang lebih luas pada kasus korupsi kuota haji. Sejak Agustus 2025, KPK menggelar penyelidikan atas dugaan praktik suap dan manipulasi distribusi kuota haji khusus yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Penyelidikan ini menimbulkan pertanyaan mengenai jaringan korupsi yang mungkin bersinggungan dengan pihak-pihak lain, termasuk tokoh bisnis seperti Surono.
Dalam sebuah konferensi pers pada 2 April 2026, Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK masih memprioritaskan pemeriksaan biro penyelenggara haji (PIHK) sebelum memperluas penyelidikan ke pihak lain. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa temuan baru dapat memperluas lingkup kasus, termasuk melibatkan individu seperti Ono Surono.
Reaksi Politik dan Publik
Pengumuman pemeriksaan Surono memicu beragam reaksi di kalangan politik. Beberapa pihak menilai langkah KPK sebagai bukti komitmen anti‑korupsi yang konsisten, sementara pihak lain mengkritik potensi politisasi penyelidikan. Di media sosial, warganet memperbincangkan pentingnya perlindungan saksi agar proses hukum dapat berjalan tanpa gangguan.
Pengamat politik menilai bahwa jika bukti kuat ditemukan, kasus ini dapat menjadi contoh penegakan hukum terhadap jaringan korupsi yang melibatkan pejabat dan pengusaha. “KPK harus menjaga independensi dan transparansi, terutama ketika menghadapi tekanan dari kelompok kepentingan,” kata seorang analis senior.
Langkah Selanjutnya
- Pemeriksaan lanjutan terhadap Ono Surono dijadwalkan dalam dua minggu ke depan, dengan kemungkinan pemanggilan saksi utama.
- LPSK akan menyiapkan protokol perlindungan saksi, termasuk penempatan saksi di lokasi aman bila diperlukan.
- KPK berjanji akan mengumumkan hasil temuan awal dalam waktu satu bulan, sambil terus memantau perkembangan kasus kuota haji.
Dengan demikian, penyelidikan terhadap Ono Surono menjadi titik fokus baru dalam upaya KPK memberantas korupsi di tingkat tinggi. Pengawasan ketat terhadap proses dan perlindungan saksi menjadi kunci untuk memastikan keadilan tercapai tanpa intervensi.
Kasus ini sekaligus mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan saksi, serta dukungan publik yang kritis namun konstruktif. Hasil akhir penyelidikan akan menentukan arah kebijakan antikorupsi di masa depan, serta memberi sinyal kuat bahwa tidak ada pihak yang kebal dari pengawasan.
