PSPK – 07 April 2026 | Pemerintah Indonesia resmi menurunkan frekuensi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa menjadi lima hari kerja, yaitu hanya pada hari sekolah. Keputusan ini diambil setelah evaluasi lintas kementerian pada rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, yang menilai program enam hari seminggu kurang efektif bila termasuk hari libur.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, “Jika MBG diberikan pada hari libur, manfaatnya berkurang karena anak tidak berada di sekolah. Oleh karena itu, penyaluran akan difokuskan pada hari Senin sampai Jumat, saat siswa hadir.” Kebijakan ini tetap mempertahankan pemberian MBG selama enam hari bagi kelompok 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—yang tidak terpengaruh kalender libur sekolah.
Namun, tidak semua wilayah akan mengikuti pola lima hari. Pemerintah memberi pengecualian khusus untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta wilayah dengan tingkat stunting anak yang tinggi. Di kawasan tersebut, penyaluran MBG akan tetap mencakup hari Sabtu, menjadikan total enam hari dalam seminggu. Penyesuaian ini bertujuan menanggulangi tingkat gizi buruk yang lebih tinggi di daerah marginal.
Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menambahkan, optimalisasi program menjadi lima hari diperkirakan dapat menghemat hingga Rp20 triliun per tahun. Penghematan ini diharapkan berasal dari pengurangan biaya logistik, penyimpanan, dan pengolahan makanan segar yang selama ini harus disiapkan untuk enam hari.
Dalam rangka menjaga kualitas nutrisi, Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan dua skema distribusi makanan:
- Daerah Sekolah Umum: Menu berbasis makanan segar (sayur, buah, protein) akan disiapkan dan dibagikan selama lima hari kerja.
- Daerah 3T dan Stunting Tinggi: Makanan kering yang lebih tahan lama, seperti susu bubuk, buah kering, roti, dan bahan pangan lainnya, akan diberikan termasuk pada hari Sabtu. Pilihan ini memudahkan penyimpanan dan transportasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa penggunaan makanan kering di wilayah 3T tidak mengurangi nilai gizi, melainkan menyesuaikan dengan realitas logistik. “Kami memastikan bahwa setiap paket tetap mengandung protein, vitamin, dan mineral penting bagi pertumbuhan anak,” ujarnya.
Implementasi kebijakan ini akan dimonitor secara ketat. BGN akan melakukan audit bulanan pada masing‑masing sekolah dan posko distribusi di daerah 3T. Data realisasi penyaluran akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Gizi Nasional (SIGN) untuk menilai dampak terhadap angka stunting dan status gizi anak.
Langkah ini juga mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non‑pemerintah yang bergerak di bidang gizi anak. Mereka menilai bahwa fokus pada hari sekolah dapat meningkatkan kepatuhan siswa dalam menerima makanan bergizi, sekaligus mengurangi pemborosan pada hari libur ketika konsumsi cenderung menurun.
Secara keseluruhan, restrukturisasi program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat kualitas gizi di sekolah, dan tetap memberikan perhatian khusus kepada wilayah paling rentan. Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan tidak akan mengurangi komitmen nasional untuk menurunkan prevalensi stunting di bawah 15 % pada tahun 2028.
Dengan strategi distribusi yang lebih tepat sasaran, diharapkan angka anak-anak yang menerima makanan bergizi secara konsisten akan meningkat, sekaligus menurunkan beban gizi buruk di daerah terpencil.
