PSPK – 09 April 2026 | Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempertimbangkan opsi ambil alih PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menyelesaikan beban utang proyek berkecepatan tinggi yang menjerat negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis, mengingat nilai utang KCIC yang terus meningkat dan menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta‑Bandung.
Kemenkeu Siap Ambil Alih KCIC
Menurut Kepala BP BUMN, pemerintah memiliki dua alternatif utama: melakukan restrukturisasi utang KCIC secara internal atau menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada Kemenkeu. “Jika Kemenkeu mengambil alih, mereka dapat mengoptimalkan pendanaan, memperbaiki tata kelola, serta mengefisienkan proses pembayaran kembali,” ujarnya. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan beban fiskal dan memulihkan kepercayaan investor domestik serta asing.
Latar Belakang Utang KCIC
Sejak dimulainya konstruksi kereta cepat pada 2022, KCIC telah mengakumulasi utang lebih dari Rp 200 triliun. Penurunan pendapatan akibat penundaan operasional dan rendahnya tingkat pemakaian menambah tekanan pada arus kas perusahaan. Pemerintah menilai bahwa tanpa intervensi signifikan, proyek tersebut berisiko menjadi beban berat bagi neraca negara.
Langkah Pemerintah Menghadapi Krisis
- Evaluasi kembali kontrak kerjasama antara Indonesia dan China.
- Negosiasi restrukturisasi utang dengan kreditor internasional.
- Penunjukan Kemenkeu sebagai pengelola utama untuk memperbaiki transparansi keuangan.
- Peninjauan kembali tarif tiket dan skema pendanaan publik‑privat.
Selain meninjau opsi pengambilalihan, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalur akses dan fasilitas pendukung di stasiun utama.
Danantara Bentuk BUMN Baru Denera
Secara bersamaan, Danantara Investment Management (DIM) resmi meluncurkan Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang bertugas mengelola saham dan operasional proyek Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di seluruh Indonesia. Denera didirikan pada 1 April 2026 dan berada di bawah koordinasi Danantara.
Perusahaan ini menandatangani kerja sama investasi senilai US$10 miliar (sekitar Rp162 triliun) dengan ACWA Power, perusahaan asal Arab Saudi yang fokus pada energi terbarukan, turbin gas siklus gabungan, hidrogen hijau, dan desalinasi air. Investasi tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transisi energi bersih serta meningkatkan tata kelola sampah nasional.
Strategi Pengelolaan Sampah Nasional
Denera akan mengelola seluruh saham proyek PSEL yang tersebar di 33 provinsi, sekaligus mengawasi operasi pengolahan sampah dari hulu hingga hilir. “Kami tidak hanya fokus pada waste‑to‑energy, tetapi juga pada peningkatan collection rate, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce‑Reuse‑Recycle (TPS3R), dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),” ujar Fadli Rahman, Lead of Waste‑to‑Energy dan Director of Investment DIM.
Proyek percontohan telah dimenangkan dalam tender tahap pertama untuk tiga kota: Bekasi, Badung, dan Bogor. Setelah itu, Denera akan memperluas jaringan ke sekitar 20 lokasi tambahan, menargetkan seluruh ibu kota provinsi di Indonesia.
- Fokus pada sampah rumah tangga dan industri.
- Pengembangan fasilitas WTE sebagai katalis pengelolaan terintegrasi.
- Edukasi masyarakat untuk mengubah budaya pengelolaan sampah.
Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan energi listrik bersih, mengurangi emisi karbon, serta membuka lapangan kerja baru di sektor hijau.
Penggabungan langkah-langkah strategis dalam mengatasi beban utang KCIC serta peluncuran BUMN baru Denera menunjukkan komitmen pemerintah untuk menata kembali aset strategis negara. Kedua kebijakan tersebut menandai fase penting dalam upaya meningkatkan efisiensi keuangan publik sekaligus memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan.
