PSPK – 13 April 2026 | Kamboja kembali menekan Thailand untuk segera melanjutkan pembicaraan mengenai sengketa perbatasan yang telah berlarut lama dan menjadi pemicu bentrokan mematikan pada tahun sebelumnya.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyatakan pada Sabtu 11 April bahwa ia “sangat berharap” kedua negara dapat bekerja sama “dengan cepat dan tulus”. Ia menambahkan bahwa penyelesaian sengketa akan menjadi landasan perdamaian jangka panjang bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah perbatasan.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, mengingatkan bahwa pemerintah baru Thailand belum siap untuk melanjutkan dialog meski ada dorongan dari Kamboja. Ia menegaskan bahwa Thailand menghormati hak Kamboja untuk bernegosiasi, namun prosesnya harus mengikuti prosedur internal yang telah ditetapkan.
Sengketa ini meliputi garis batas sepanjang kira-kira 800 km, warisan kolonial Prancis yang belum pernah disepakati secara mutlak. Pada tahun lalu, perselisihan tersebut memuncak menjadi beberapa bentrokan yang menewaskan puluhan orang dan memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi pada bulan Juli dan Desember.
Setelah kejadian tersebut, kedua pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata pada akhir Desember, yang membuka ruang bagi negosiasi perbatasan. Namun, ketegangan tetap berlangsung dengan tudingan pelanggaran gencatan senjata dari kedua belah pihak. Kamboja menuduh pasukan Thailand merebut beberapa wilayah di provinsi perbatasan, yang dianggap melanggar kesepakatan, dan menuntut penarikan pasukan tersebut.
Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi fokus dalam krisis ini:
- Permintaan Kamboja agar Thailand melanjutkan pembicaraan secara cepat.
- Penekanan Thailand pada prosedur internal sebelum membuka dialog.
- Latar belakang historis sengketa perbatasan yang berakar dari era kolonial.
- Konsekuensi kemanusiaan: korban jiwa, pengungsian massal, dan kerusakan infrastruktur.
- Perjanjian gencatan senjata akhir 2023 sebagai landasan negosiasi.
- Tuduhan pelanggaran kesepakatan oleh kedua negara.
Para pengamat menilai bahwa penyelesaian sengketa ini penting tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. ASEAN diperkirakan akan berperan sebagai fasilitator untuk memastikan proses negosiasi berjalan transparan dan berkelanjutan, menghindari eskalasi lebih lanjut.
Dengan tekanan internasional yang semakin kuat, langkah selanjutnya akan sangat menentukan arah hubungan bilateral Kamboja‑Thailand serta keamanan warga di wilayah perbatasan.
