PSPK – 22 April 2026 | Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menegaskan bahwa kebijakan energi yang diusung Bahlil berpotensi menurunkan citra pemerintahan Prabowo Subianto bila tidak segera ditinjau kembali.
Ia menyoroti bahwa kebijakan tersebut menambah beban masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan publik. Menurut Muslim, pola kegaduhan ini bukan hal baru; setiap kebijakan energi yang kurang tepat selalu memicu reaksi berulang di lapangan.
Muslim mengusulkan pencopotan Bahlil dan penggantian dengan menteri yang memiliki kompetensi teknis dalam tata kelola energi, bukan politisi yang cenderung memanfaatkan isu BBM sebagai alat tekanan politik.
Ia menekankan bahwa keputusan yang tidak berdasar pada keahlian teknis dapat berimbas luas pada kehidupan sehari-hari warga, sehingga diperlukan figur yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan politik.
Jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas, tekanan publik diprediksi akan terus meningkat seiring bertambahnya beban ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
