PSPK – 09 April 2026 | Medan – Ikatan Profesional dan Pensiunan Indonesia (IPPI) menyelenggarakan webinar hukum bertajuk “Beberapa Problematika KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025) dalam Praktik” pada Rabu, 8 April 2026, melalui Zoom Meeting.
Acara dimulai pukul 09.30 WIB dan berakhir 12.30 WIB, dihadiri oleh 235 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, meliputi pensiunan, dosen, PNS, mahasiswa, advokat, guru, karyawan, dan profesional lainnya.
Webinar dibuka dengan melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dan doa. Moderator Drs. Gustap Marpaung, SH, MH memandu diskusi yang melibatkan tiga narasumber utama:
- Prof. Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH – Hakim
- Dr. Aspete Ginting, SH., M.H – Jaksa
- Dr. Dermawan Yusuf, SH., SE., M.Pd., MH – Advokat
Para narasumber menyoroti sejumlah permasalahan kritis dalam implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, antara lain potensi disharmoni antar pasal, ketidakjelasan norma, serta tantangan praktis yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka juga mengingatkan tentang risiko ketimpangan dalam penegakan hukum bila aparat penegak tidak siap atau tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap substansi aturan baru.
Sesi tanya jawab menunjukkan antusiasme tinggi peserta, dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai implikasi praktis ketentuan baru terhadap sistem peradilan pidana, prosedur penyidikan, dan hak-hak tersangka. Diskusi menegaskan perlunya pelatihan intensif bagi hakim, jaksa, dan advokat serta penyusunan pedoman operasional yang jelas.
Pengurus IPPI menekankan bahwa webinar ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Wakil ketua penyelenggara, Tjasmita, SH, menyatakan harapan agar forum serupa dapat berlanjut secara berkelanjutan.
IPPI, sebagai organisasi yang fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia profesional, berkomitmen terus berkontribusi pada pembangunan nasional, khususnya dalam bidang hukum dan kebijakan publik.
