PSPK – 05 April 2026 | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Jumat 3 April menekan Kongres untuk menyetujui usulan anggaran pertahanan sebesar US$1,5 triliun untuk tahun fiskal 2027. Permintaan ini muncul setelah konflik militer dengan Iran memasuki minggu kelima dan menelan biaya operasional yang diperkirakan mencapai US$2 miliar per hari.
Jika disetujui, anggaran tersebut akan menaikkan belanja Pentagon lebih dari 40 persen dalam satu tahun – lonjakan terbesar sejak Perang Dunia II – guna menutupi biaya perang, memperbaiki persediaan senjata yang menipis, dan memperkuat kemampuan militer secara keseluruhan.
Untuk menyeimbangkan sebagian pengeluaran tambahan, Presiden Trump mengusulkan pemotongan US$73 miliar dari program-program non‑pertahanan, setara sekitar 10 persen dari total belanja domestik. Pemotongan ini diklaim akan mengeliminasi program yang dianggap tidak esensial serta mengembalikan tanggung jawab kepada pemerintah negara bagian.
Trump menekankan bahwa “kita tidak dapat mengurus penitipan anak, Medicaid, atau Medicare sementara negara ini berada dalam keadaan perang,” sambil menegaskan bahwa urusan sosial dapat dipindahkan ke tingkat lokal selama fokus utama tetap pada pertahanan.
Partai Demokrat, dipimpin oleh senator Patty Murray, segera menolak proposal tersebut. Murray menilai bahwa prioritas militer yang berlebihan mengabaikan kebutuhan rakyat Amerika dan menyebut kebijakan Trump sebagai “perang luar negeri yang sembrono”.
Usulan anggaran ini diajukan dalam dokumen terperinci sepanjang 92 halaman yang mencakup prioritas lintas lembaga federal. Meskipun tidak mengikat, dokumen tersebut menjadi acuan awal bagi Kongres dalam menyusun undang‑undang pengeluaran. Trump meminta agar mayoritas anggaran pertahanan – lebih dari US$1,1 triliun – disetujui melalui prosedur alokasi standar, sementara US$350 miliar sisanya diharapkan lewat mekanisme garis partai yang dapat mengabaikan oposisi Demokrat.
Beberapa anggota Partai Republik menunjukkan dukungan, terutama karena mereka menilai peningkatan belanja militer penting untuk mencapai target 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, ada pula kekhawatiran di dalam partai mengenai dampak defisit yang kini hampir US$2 triliun per tahun dan total utang publik yang melampaui US$39 triliun.
Selain alokasi pertahanan, proposal tersebut mencakup peningkatan lebih dari US$40 miliar untuk penegakan hukum federal, khususnya Departemen Kehakiman. Meskipun demikian, para legislator menilai bahwa detail konflik Iran masih terbatas, sehingga penambahan belanja militer sebesar itu dapat memperburuk beban fiskal jangka panjang.
Jika seluruh usulan dijalankan, beban utang federal diproyeksikan akan bertambah triliunan dolar selama dekade mendatang, menimbulkan tantangan berat bagi pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dengan stabilitas keuangan negara.
