PSPK – 06 April 2026 | Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Sabtu, 4 April, di Istana Dolmabahçe yang menghadap Selat Bosporus. Pertemuan tersebut difokuskan pada keamanan energi, navigasi di Laut Hitam, dan langkah-langkah untuk mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina.
Erdogan menekankan pentingnya menjaga keamanan pelayaran di Laut Hitam serta memastikan pasokan energi yang stabil bagi Turki, yang sangat tergantung pada pipa gas yang mengalir dari Rusia. Kedua pemimpin juga membahas hubungan bilateral, upaya perdamaian, serta perkembangan regional dan internasional yang memengaruhi situasi.
Dalam diskusi mengenai energi, Zelenskyy menyampaikan keinginan Ukraina untuk mengembangkan proyek bersama dalam infrastruktur gas, termasuk peluang eksplorasi ladang gas baru. Kedua pihak bersepakat untuk mengeksplorasi kerja sama teknis yang dapat memperkuat keamanan pasokan energi bagi masing‑masing negara.
Selain agenda energi, pertemuan ini juga menjadi forum untuk membahas kemungkinan gencatan senjata menjelang Paskah Ortodoks. Ukraina mengusulkan penghentian serangan terhadap infrastruktur energi selama liburan, sementara Rusia menilai proposal tersebut belum jelas dan lebih mengutamakan solusi damai jangka panjang.
- Keamanan navigasi di Laut Hitam menjadi prioritas utama.
- Pengembangan bersama infrastruktur gas antara Turki dan Ukraina.
- Usulan gencatan senjata selama Paskah Ortodoks.
- Upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
Setelah pertemuan, Zelenskyy dijadwalkan bertemu dengan Patriark Ekumenis Bartholomew, pemimpin spiritual mayoritas gereja Ortodoks, menjelang perayaan Paskah Ortodoks pada 12 April. Pertemuan ini menambah dimensi religius dalam upaya meningkatkan dialog dan perdamaian di kawasan.
Serangan terhadap infrastruktur energi terus menjadi titik sensitif dalam konflik. Ukraina telah menargetkan fasilitas energi Rusia untuk melemahkan kemampuan pendanaan Moskow, sementara serangan Rusia terhadap jaringan listrik dan pemanas Ukraina telah menimbulkan krisis kemanusiaan bagi jutaan warga sejak 2022.
