PSPK – 13 April 2026 | Beijing pada 12 April mengumumkan sepuluh langkah insentif baru untuk Taiwan, yang disampaikan melalui kantor berita resmi Xinhua. Langkah‑langkah ini muncul sesaat setelah Cheng Li‑wun, ketua Kuomintang (KMT) – partai oposisi terbesar di Taiwan – menyelesaikan kunjungan resmi ke China dan bertemu Presiden Xi Jinping.
Sepuluh poin utama yang diumumkan mencakup:
- Pelonggaran pembatasan kunjungan wisatawan China ke Taiwan, membuka kembali sektor pariwisata yang terdampak pandemi.
- Pengizinan penayangan drama televisi, dokumenter, dan animasi buatan Taiwan di platform China, dengan syarat konten “sehat”, orientasi yang benar, dan kualitas produksi tinggi.
- Fasilitas penjualan produk makanan dan perikanan Taiwan ke pasar China, dengan standar inspeksi yang lebih longgar asalkan tidak mendukung “kemerdekaan Taiwan”.
- Pembentukan mekanisme komunikasi reguler antara KMT dan Partai Komunis China (PKC) untuk mengurangi ketegangan lintas selat.
- Pembukaan kembali penerbangan penuh antara kedua wilayah, menggantikan layanan terbatas yang berlaku sejak akhir pandemi.
- Izin khusus bagi warga Shanghai dan provinsi Fujian untuk mengunjungi Taiwan secara individu.
- Pengurangan tarif bea masuk bagi produk pertanian tertentu yang dihasilkan di Taiwan.
- Penyederhanaan prosedur perizinan bagi perusahaan media Taiwan yang ingin mengekspor konten ke China.
- Pengembangan program pertukaran pelajar dan tenaga kerja dengan fokus pada sektor teknologi dan kesehatan.
- Penguatan kerjasama keamanan maritim di Selat Taiwan melalui dialog bilateral yang dipandu oleh kedua partai politik utama.
Pernyataan dari Dewan Urusan Daratan Taiwan (Mainland Affairs Council) menilai paket insentif tersebut sebagai “pil beracun” yang dibungkus sebagai “paket hadiah murah hati”. Pemerintah Taiwan menegaskan dukungannya terhadap pertukaran lintas selat yang sehat dan tertib, namun menolak prasyarat politik apa pun.
Partai Kuomintang menyambut baik pengumuman tersebut, menyebutnya sebagai “hadiah” bagi rakyat Taiwan dan peluang memperkuat hubungan ekonomi serta budaya. Sebaliknya, Beijing menolak berkomunikasi dengan Presiden Taiwan, Lai Ching‑te, dengan menyebutnya “separatis”. Perselisihan ini menambah ketegangan politik di antara kedua belah pihak.
Kedua sisi saling menuding satu sama lain sebagai penyebab lambatnya pemulihan pariwisata besar‑besaran. China menuduh Taiwan tidak membuka pasar secara memadai, sementara Taiwan mengeluhkan pembatasan impor produk pertanian dan perikanan yang sering dikaitkan dengan alasan pencegahan hama dan penyakit yang tidak beralasan.
Situasi ini mencerminkan dinamika hubungan China‑Taiwan yang terus berubah, di mana setiap langkah kebijakan dapat memicu respons politik yang signifikan baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.
