PSPK – 18 April 2026 | Lebih dari selusin negara dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah menyatakan kesediaannya bergabung dalam inisiatif internasional untuk menjaga kelancaran pelayaran di Selat Hormuz bila kondisi memungkinkan. Kesepakatan tersebut dibahas dalam konferensi video yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris pada 17 April.
Latar Belakang Ketegangan
Sejak serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, Iran menutup sebagian besar Selat Hormuz untuk kapal non‑militer. Pada 17 April, Washington menerapkan blokade terhadap semua kapal yang masuk atau keluar pelabuhan Iran. Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan sekutu untuk menegakkan blokade, bahkan menyuruh negara‑negara lain menjauh.
Reaksi Negara‑Negara Eropa
Inggris, Prancis, dan negara‑negara lain menekankan bahwa bergabung dalam blokade setara dengan memasuki perang, namun mereka tetap bersedia membantu membuka kembali selat setelah tercapai gencatan senjata atau akhir konflik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan konferensi tersebut memungkinkan pengiriman pesan bersama untuk menuntut pembukaan Selat Hormuz secara segera tanpa syarat. Ia menambahkan bahwa sebagian armada Angkatan Laut Prancis yang berada di Mediterania Timur dan Laut Merah dapat dialokasikan untuk misi tersebut.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menambahkan bahwa rincian lebih lanjut akan diumumkan dalam konferensi rencana militer di London minggu depan, dan lebih dari selusin negara telah menawarkan kontribusi aset.
Posisi Jerman dan Koordinasi Internasional
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan kesiapan Jerman untuk berkontribusi, sambil menekankan pentingnya masukan dari Amerika Serikat agar tidak menguji ketegangan hubungan transatlantik.
Diplomat‑diplomat Eropa menegaskan bahwa meski inisiatif saat ini belum melibatkan Amerika Serikat atau Iran, koordinasi dengan kedua pihak akan diperlukan untuk realisasi misi yang efektif.
Sumber Daya dan Tantangan
Seorang pejabat senior Prancis menjelaskan bahwa potensi kontribusi meliputi pertukaran intelijen, pembersihan ranjau, pengawalan militer, serta prosedur informasi dengan negara‑negara tetangga. Namun, besaran sumber daya yang dikerahkan akan sangat bergantung pada perkembangan situasi di selat.
Beberapa analis memperkirakan bahwa perusahaan pelayaran dan asuransi dapat menjadi pemicu kebutuhan akan misi semacam ini selama fase transisi, guna memberikan jaminan keamanan bagi kapal‑kapal yang melintasi wilayah tersebut.
