PSPK – 04 April 2026 | Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan perubahan penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi bagian integral kebijakan gizi nasional. Kebijakan baru menegaskan bahwa distribusi makanan bergizi tidak akan dilakukan pada hari libur sekolah, melainkan hanya pada lima hari kerja sekolah dalam seminggu. Langkah ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp20 triliun per tahun.
Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 2 April 2026, Zulkifli menjelaskan bahwa evaluasi program menunjukkan bahwa penyaluran MBG selama hari libur tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi penerima manfaat. \”Kalau kemarin kan enam hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah. Hari sekolah datang lima hari,\” ujarnya.
Meski kebijakan ini bersifat umum, pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi wilayah-wilayah yang tergolong daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Di area tersebut, distribusi MBG dapat ditingkatkan menjadi enam kali dalam seminggu untuk menanggulangi masalah gizi secara lebih intensif. \”Untuk yang lima hari di daerah terpencil atau 3T, atau di daerah prevalensi stunting tinggi, tetap dianjurkan enam kali dalam seminggu,\” tambah Zulkifli.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghematan anggaran berasal dari pengurangan frekuensi penyaluran, bukan dari penurunan kualitas atau biaya per porsi. \”Ya, kita prediksi kurang lebih Rp20 triliun per tahun (penghematan anggaran dari kebijakan ini),\” jelasnya. Menurutnya, perhitungan dimulai sejak April 2026 dengan memperhitungkan tiga bulan program yang sudah berjalan.
Berikut beberapa poin utama kebijakan baru MBG:
- Penyaluran hanya pada hari kerja sekolah (lima hari per minggu) untuk kebanyakan wilayah.
- Wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi tetap menerima MBG enam hari per minggu.
- Biaya per porsi tetap tidak berubah; hanya frekuensi distribusi yang disesuaikan.
- Gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak terpengaruh, tetap sesuai ketentuan sebelumnya.
- Penghematan diproyeksikan mencapai Rp20 triliun per tahun.
Penghematan tersebut diharapkan dapat dialokasikan kembali ke program gizi lain yang membutuhkan, seperti peningkatan layanan gizi untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang tidak mengalami perubahan dalam kebijakan. Zulkifli menegaskan bahwa program bagi kelompok tersebut tetap berjalan secara penuh tanpa ada pemotongan dana.
Penerapan kebijakan baru akan didukung oleh pemetaan wilayah secara menyeluruh. Pemerintah berencana menilai kembali kebutuhan tiap daerah setiap tahun, memastikan bahwa daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua yang memiliki tingkat stunting tinggi tetap mendapatkan layanan MBG yang intensif.
Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran publik tanpa mengorbankan kualitas layanan gizi. Dengan menyesuaikan frekuensi penyaluran berdasarkan kebutuhan riil, diharapkan program MBG dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih terukur bagi generasi penerima manfaat.
Langkah ini juga menjadi contoh bagaimana kebijakan berbasis data dapat mengoptimalkan sumber daya negara, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi masalah gizi buruk di Indonesia.
