PSPK – 23 April 2026 | Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta penanganan aksi teror menjadi prioritas utama dalam rangka menjamin kelancaran pemindahan pusat pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan nasional.
Percepatan Pembangunan IKN di Kalimantan Timur
Pada kunjungan kerja ke Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (20/4/2026), Ahmad Muzani menilai bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan utilitas, dan konektivitas transportasi sudah menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan kunjungan akhir 2024. Ia menyoroti selesainya beberapa fasilitas pemerintahan, termasuk kawasan perkantoran, fasilitas ibadah, serta infrastruktur dasar yang kini berada pada tahap penyelesaian.
Menurutnya, kehadiran tiga cabang kekuasaan – legislatif, eksekutif, dan yudikatif – di IKN sangat penting untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan utuh. Pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif telah mendapat persetujuan dan memasuki tahap pengerjaan, melengkapi gedung eksekutif yang telah didirikan lebih dulu.
- Target operasional penuh IKN pada 2028.
- Pengembangan fasilitas kementerian, lembaga negara, dan infrastruktur pendukung.
- Pembentukan kawasan legislatif siap digunakan oleh MPR.
Ahmad Muzani menambahkan bahwa MPR siap mengikuti tahapan yang telah direncanakan, dengan catatan semua fasilitas yang dibutuhkan lembaga negara tersedia dan dapat digunakan secara optimal.
Penanganan Aksi Teror: Tuntutan Transparansi
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Ahmad Muzani juga mengkritisi penanganan aksi teror yang belakangan terjadi, seperti serangan di tiga gereja Surabaya yang menewaskan delapan orang dan melukai puluhan lainnya. Dalam sidang di Gedung DPR RI pada Rabu (16/5/2026), ia menuntut kepolisian untuk memberikan penjelasan yang gamblang kepada publik.
“Aparat keamanan harus menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Ini bukan hanya problem aparat, melainkan problem bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Muzani menegaskan bahwa anggaran, regulasi, dan alat deteksi kejadian mendadak sudah memadai, sehingga tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk menutup‑tutupi fakta.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam memerangi terorisme, mengingat ancaman tersebut dapat mengganggu persatuan, persaudaraan, dan suasana keagamaan bangsa.
Sinergi Antara Pemerintah, MPR, dan Otorita IKN
Kunjungan kerja tersebut melibatkan pejabat tinggi lain, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Bersama mereka, Ahmad Muzani meninjau proyek strategis seperti Bendungan Sepaku Semoi yang berkapasitas 10 juta meter kubik, penting untuk penyediaan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN.
Selain itu, tim MPR juga mengecek kesiapan bandara internasional, jalan tol, serta fasilitas pendukung seperti masjid negara dan pusat kesehatan. Pada akhir kunjungan, Ahmad Muzani menyimpulkan bahwa meski progres sudah bagus, percepatan pembangunan harus tetap terjaga agar target operasional penuh pada 2028 tercapai.
Harapan Masa Depan IKN
Ahmad Muzani menutup peninjauan dengan harapan bahwa IKN tidak hanya menjadi simbol politik, tetapi juga pusat pemerintahan yang lengkap, aman, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta aparat keamanan untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota masa depan Indonesia.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah, MPR, dan seluruh elemen bangsa, percepatan pembangunan IKN serta penanganan aksi teror diharapkan dapat berjalan selaras, menjadikan IKN sebagai tonggak kemajuan dan stabilitas bagi generasi mendatang.
