PSPK – 17 Maret 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu, 15 Maret 2026, secara terbuka meminta sekitar tujuh negara sekutu untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Permintaan itu disampaikan dalam sebuah wawancara di atas pesawat Air Force One, di mana Trump menegaskan tujuan utama adalah menjaga jalur pelayaran strategis tetap terbuka di tengah ketegangan yang meningkat antara Tehran dan Washington.
Alasan dan Target Permintaan
Trump mengklaim bahwa langkah tersebut diperlukan karena konflik terbaru dengan Iran telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia. Ia menambahkan bahwa negara‑negara yang dimintanya sangat bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah, meski tidak menyebutkan secara spesifik nama‑nama negara tersebut. Dalam penjelasannya, Trump menyoroti bahwa China memperoleh sekitar 90 % kebutuhan minyaknya melalui Selat Hormuz, sedangkan Amerika Serikat hanya menerima volume kecil dan memiliki akses sumber daya lain.
Respons dari Negara‑negara yang Dihubungi
Hingga saat artikel ini ditulis, belum ada negara yang secara resmi mengonfirmasi partisipasinya dalam koalisi keamanan tersebut. Jepang dan Australia secara tegas menolak mengirimkan kapal perang. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan bahwa keputusan tersebut akan bertentangan dengan konstitusi Jepang yang melarang keterlibatan militer dalam perang. “Kami masih menelaah apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan dalam kerangka hukum yang berlaku,” ujarnya.
Australia juga menolak, dengan anggota kabinet Perdana Menteri Anthony Albanese, Catherine King, mengatakan, “Kami mengakui pentingnya situasi, namun tidak ada permintaan atau kontribusi yang dapat kami berikan.”
China, meski menjadi salah satu target utama Trump, memberikan jawaban yang lebih diplomatis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan keprihatinan atas ketegangan di Selat Hormuz dan menyerukan semua pihak untuk menghindari aksi militer yang dapat memperburuk stabilitas regional. China tidak mengonfirmasi apakah akan mengirimkan kapal perang, melainkan menekankan pentingnya diplomasi kepala negara dalam mengatasi krisis.
Posisi Iran
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menjelaskan bahwa Teheran telah didekati oleh sejumlah negara yang menginginkan jaminan keamanan untuk kapal mereka. Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk semua negara kecuali Amerika Serikat dan sekutunya. Ia menolak dialog dengan Washington untuk mengakhiri konflik, menuding serangan terkoordinasi Israel‑AS pada 28 Februari sebagai pemicu utama ketegangan.
Araghchi menambahkan bahwa beberapa kapal dari negara lain sudah diizinkan melintas, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Iran menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengambil kembali uranium yang telah diperkaya setelah serangan AS‑Israel tahun lalu.
Dampak Ekonomi dan Geopolitik
Kenaikan harga minyak yang dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz berdampak langsung pada pasar global. Negara‑negara konsumen energi, terutama yang sangat bergantung pada pasokan lewat selat tersebut, merasakan tekanan inflasi. Sementara itu, upaya Trump untuk membentuk koalisi keamanan menunjukkan perubahan strategi luar negeri AS yang menekankan beban berbagi dengan sekutu, meski responsnya masih terbatas.
Penolakan Jepang dan Australia mencerminkan pertimbangan domestik yang kuat, termasuk konstitusi damai Jepang dan kebijakan pertahanan Australia yang lebih selektif. Di sisi lain, China tampak lebih berhati‑hati, mengedepankan diplomasi daripada aksi militer, meski secara ekonomi ia sangat bergantung pada jalur tersebut.
Prospek Ke depan
Jika tidak ada negara yang mengirimkan kapal perang, tekanan pada Iran untuk membuka kembali selat secara penuh dapat meningkat. Namun, tindakan militer tambahan berpotensi memicu konfrontasi yang lebih luas, terutama jika AS memutuskan untuk bertindak secara unilateral. Pengamatan para analis menyoroti bahwa keberhasilan diplomasi multilateral, termasuk peran PBB dan organisasi regional, menjadi kunci untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Dengan belum adanya komitmen konkret dari sekutu‑sekutu utama, situasi di Selat Hormuz tetap tidak pasti. Semua pihak diharapkan terus memantau perkembangan dan mencari solusi yang menyeimbangkan keamanan maritim dengan stabilitas ekonomi global.
