PSPK – 04 Maret 2026 | Ketegangan yang memuncak antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada awal Maret 2026 berujung pada keputusan Iran menutup Selat Hormuz, jalur laut strategis yang mengalirkan sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Penutupan ini sekaligus menambah tekanan pada pasar energi global, memicu lonjakan harga minyak mentah yang dapat menular ke harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Dampak Langsung pada Harga Minyak Dunia
Pada Senin 2 Maret, harga minyak mentah Brent sempat melambung 13 persen menjadi USD 82,37 per barel sebelum ditutup pada level USD 77,74 (+6,7%). Simultannya, West Texas Intermediate (WTI) berakhir pada USD 71,23 per barel, naik 6,3%. Kenaikan tajam ini mencerminkan kekhawatiran pasar atas potensi gangguan pasokan yang dapat mengurangi hingga 20 persen volume minyak global yang biasanya melintasi Selat Hormuz.
Prediksi Kenaikan Harga BBM di Indonesia
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menjelaskan bahwa skenario “Hormuz Closed” dapat meningkatkan harga minyak mentah lebih dari 25 persen dibandingkan skenario “Hormuz Open”. Dalam pernyataannya kepada Kumparan, ia memperkirakan harga minyak mentah dunia dapat mencapai USD 97,5 per barel dalam pekan ini jika Selat Hormuz tetap terbuka, namun bisa melambung hingga USD 117 per barel dalam 4‑5 hari ke depan bila penutupan berlanjut.
Implikasi tersebut berarti harga BBM non‑subsidi di Indonesia berpotensi terkerek hingga 25 persen. Pada 1 Maret 2026, Pertamina telah menyesuaikan tarif beberapa varian BBM: Pertamax naik menjadi Rp12.300 per liter (+Rp500), Pertamax Turbo menjadi Rp13.100 per liter (+Rp400), Pertamax Green menjadi Rp12.900 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter. BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap tidak berubah.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skenario alternatif untuk mengamankan pasokan energi. Dalam rapat Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, diputuskan mengalihkan 25 persen impor crude yang biasanya berasal dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Diversifikasi ini diharapkan menurunkan ketergantungan Indonesia pada jalur Hormuz, yang diperkirakan menyumbang 20‑25 persen total impor crude negara.
Untuk BBM, Indonesia tidak mengimpor bensin RON 90‑98 dari kawasan konflik; pasokan bensin didapatkan melalui kontrak jangka panjang dengan negara‑negara di Asia Tenggara. Sementara LPG, yang impor tahunan mencapai 7,3‑7,8 juta ton, dipasok sekitar 70 persen dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Timur Tengah. Pemerintah membuka opsi menambah pasokan dari AS bila diperlukan.
Bahlil juga menegaskan bahwa cadangan strategis BBM nasional masih dalam kondisi aman, dan bahwa rapat lanjutan DEN akan membahas kebijakan penyesuaian harga serta mekanisme penyerapan kenaikan biaya melalui windfall profit Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penjualan minyak.
Reaksi Politik dan Strategi Jangka Panjang
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti konsekuensi makroekonomi yang lebih luas. Ia memperingatkan bahwa gangguan di Selat Hormuz dapat memicu “supply shock” yang melampaui kenaikan harga energi, berdampak pada beban subsidi, inflasi pangan, dan daya beli masyarakat. Ibas mengusulkan tiga pilar strategi: 1) penguatan ketahanan energi melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan serta diversifikasi sumber impor; 2) stabilitas ekonomi dengan koordinasi fiskal‑moneter untuk melindungi konsumen; 3) diplomasi aktif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Dalam konteks geopolitik, Ibas menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas‑aktif, tidak sekadar netral, tetapi berperan dalam dialog multilateral untuk menurunkan ketegangan di wilayah Timur Tengah.
Kesimpulan
Penutupan Selat Hormuz menambah ketidakpastian pada pasar energi dunia dan mengancam kenaikan harga BBM di Indonesia hingga lebih dari 25 persen. Pemerintah telah merespons dengan diversifikasi sumber impor, penyesuaian tarif BBM non‑subsidi, serta penguatan cadangan strategis. Namun, ancaman inflasi dan tekanan pada APBN tetap menjadi tantangan utama. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada dinamika geopolitik yang masih berkembang, serta kemampuan Indonesia dalam mengelola risiko melalui kebijakan energi yang terintegrasi.
