PSPK – 13 Maret 2026 | Pemerintah Indonesia mempercepat pelaksanaan stimulus fiskal pada kuartal pertama 2026, dengan meningkatkan belanja modal dan material secara signifikan. Langkah ini menyebabkan defisit anggaran melebar, namun diimbangi dengan peningkatan pendapatan pajak yang kuat, sehingga diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke kisaran 5,2–5,4 %.
Defisit Fiskal
Defisit fiskal pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp135,7 triliun, setara 0,53 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang hanya 0,13 % dari PDB, mencerminkan belanja pemerintah yang agresif pada awal tahun.
Pendapatan Negara
Pendapatan negara tumbuh 12,8 % secara tahunan menjadi Rp358 triliun, berbalik dari kontraksi 20,8 % pada Februari 2025. Kenaikan ini didorong oleh penerimaan pajak yang naik 30,1 % YoY, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melonjak 97,4 % YoY. Penurunan restitusi pajak sebesar 17,3 % YoY turut memperkuat penerimaan bersih. Sebaliknya, pendapatan bukan pajak (PNBP) turun 11,4 % YoY, terutama karena penurunan pendapatan minyak dan gas sebesar 36,3 % serta penyesuaian dividen BUMN.
Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah naik 41,9 % YoY menjadi Rp493,8 triliun, dengan belanja pemerintah pusat mencatat peningkatan 63,7 % YoY. Belanja modal dan material masing-masing melesat 400,3 % dan 269,4 % YoY. Lonjakan belanja material sebagian besar berasal dari percepatan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menyumbang sekitar 57,7 % dari total belanja material.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Realisasi belanja untuk MBG mencapai Rp25 triliun pada Februari 2026, naik dari Rp19 triliun pada Januari 2026. Program ini diperkirakan akan terus menjadi pendorong utama belanja material selama Maret 2026, bersama dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah menargetkan total belanja sebesar Rp809 triliun pada kuartal pertama 2026, dengan sisa sekitar Rp315,2 triliun diproyeksikan terealisasi pada bulan Maret.
Pembiayaan dan Obligasi
Pembiayaan utang pada periode tersebut mencapai Rp185,3 triliun. Pemerintah mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan total bersih sekitar Rp151,3 triliun per Januari 2026. Selain itu, untuk pertama kalinya Indonesia menerbitkan obligasi berdenominasi ganda CNH–EUR, dengan nilai CNH	,25&#miliar dan EUR,7&#miliar dalam enam tenor antara tiga hingga 20 tahun. Pemerintah juga berencana menempatkan tambahan dana Rp100 triliun di bank-bank BUMN untuk mendukung likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan data fiskal terkini, analis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 berada pada kisaran 5,2 % hingga 5,4 %. Stimulus fiskal yang agresif diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama melalui peningkatan permintaan domestik dan penyerapan belanja publik.
| Indikator | Februari 2025 | Februari 2026 |
|---|---|---|
| Defisit Fiskal (% PDB) | 0,13 % | 0,53 % |
| Pendapatan Negara (triliun Rp) | ~? (kontraksi) | 358 |
| Penerimaan Pajak YoY | -20,8 % | +30,1 % |
| PPN YoY | – | +97,4 % |
| Belanja Pemerintah (triliun Rp) | ~? (sebelum) | 493,8 |
| Belanja Modal YoY | – | +400,3 % |
| Belanja Material YoY | – | +269,4 % |
Dengan kombinasi peningkatan pendapatan pajak, belanja publik yang terfokus, serta pembiayaan yang terdiversifikasi, stimulus fiskal ini diharapkan menjadi katalis utama bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026.
