PSPK – 13 Maret 2026 | Parlemen Taiwan pada Jumat, 13 Maret 2024, memberikan persetujuan kepada pemerintah untuk menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat terkait empat paket penjualan senjata senilai sekitar US$9 miliar. Keputusan ini diambil setelah pejabat pemerintah memperingatkan bahwa keterlambatan dapat menurunkan prioritas Taiwan dalam antrean produksi senjata AS.
Ketua Majelis, Han Kuo‑yu, membacakan resolusi yang disetujui secara bulat, menekankan pentingnya menjaga keamanan nasional dan integritas teritorial. Ia juga menuntut pemerintah menyampaikan laporan lengkap mengenai jadwal pengiriman agar dapat dipantau oleh parlemen.
Senjata yang termasuk dalam paket tersebut meliputi:
- Rudal anti‑tank TOW
- Howitzer bergerak M109A7
- Rudal anti‑tank Javelin buatan Lockheed Martin
- Sistem roket peluncur ganda HIMARS (82 unit)
Nilai total paket ini merupakan bagian dari paket US$11 miliar yang diumumkan Washington pada Desember 2023. Pemerintah Presiden Lai Ching‑te sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran pertahanan sebesar US$40 miliar, namun oposisi menilai proposal tersebut kurang jelas dan menolak apa yang mereka sebut “cek kosong”.
Partai oposisi menyusun alternatif yang lebih murah, namun Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa surat penawaran dan penerimaan harus ditandatangani paling lambat hari Minggu agar Taiwan tidak kehilangan posisi dalam antrean produksi.
Parlemen memberikan otorisasi resmi satu hari setelah kedua belah pihak sepakat bahwa penandatanganan dapat dilakukan meski tinjauan anggaran belum selesai. Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih atas keputusan tersebut dan menolak tuduhan kurangnya transparansi, menyatakan proses persetujuan telah melewati tahapan yang ketat.
Wang Ting‑yu, anggota Komite Pertahanan dari Partai Progresif Demokratik, menyatakan bahwa otorisasi awal diperlukan agar akuisisi sistem kritis tidak tertunda atau dibatalkan.
Menteri Pertahanan, Wellington Koo, mengonfirmasi bahwa tawaran untuk 82 sistem HIMARS akan berakhir pada 26 Maret. Sumber Reuters melaporkan bahwa paket senjata kedua senilai sekitar US$14 miliar dapat disetujui setelah kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing pada akhir bulan.
Keputusan ini mencerminkan tekanan dari pemerintah Trump untuk meningkatkan belanja pertahanan sekutu, sejalan dengan kebijakan pemerintah Lai yang menanggapi intensifikasi latihan militer China di sekitar pulau. Taiwan tetap menegaskan kedaulatannya, menyatakan bahwa keputusan masa depannya berada di tangan rakyatnya.
