PSPK – 30 Maret 2026 | Manila – Filipina dan China melanjutkan pembicaraan tingkat tinggi pada pekan ini untuk membahas sengketa Laut China Selatan serta upaya bersama menjamin keamanan energi dan pasokan pupuk.
Pertemuan ke‑11 ini merupakan bagian dari mekanisme konsultasi bilateral yang dibentuk pada 2017 dan menjadi pertemuan pertama sejak Januari 2025. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina pada 28 Maret, Manila menegaskan kembali posisinya yang berlandaskan hukum internasional, mengungkapkan kekhawatiran atas insiden yang mengancam personel serta nelayan Filipina, serta menekankan pentingnya diplomasi, komunikasi, dan kepatuhan terhadap konvensi yang berlaku.
Agenda utama yang dibahas meliputi:
- Inisiatif awal kerja sama eksplorasi minyak dan gas di wilayah yang dipersengketakan.
- Upaya memastikan stabilitas pasokan energi dan pupuk di tengah gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah.
- Pengembangan energi terbarukan, sektor pertanian, serta peluang perdagangan bilateral.
- Rencana inisiatif antar‑masyarakat seperti perjalanan bebas visa dan penerbangan langsung antara kedua negara.
- Peningkatan kepercayaan di laut melalui komunikasi rutin antara penjaga pantai Filipina dan China.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. baru‑baru ini mengumumkan keadaan darurat energi nasional, menyatakan bahwa gangguan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah mendorong diversifikasi impor, termasuk dari China. Kedua pihak juga membahas langkah konkrit yang diharapkan dari Filipina untuk memperkuat hubungan, seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong.
Di sisi lain, klaim luas Beijing atas Laut China Selatan tetap tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Filipina. Manila menuduh China melakukan “manuver berbahaya” serta penggunaan meriam air untuk mengganggu misi penyegaran pasokan di wilayah yang diperebutkan. Meskipun keputusan arbitrase internasional 2016 menolak klaim China, Beijing belum mengakui putusan tersebut.
Perundingan selanjutnya antara menteri luar negeri kedua negara direncanakan pada akhir tahun ini, dengan harapan dapat memperluas kerja sama maritim dan mengurangi ketegangan di kawasan.
