PSPK – 14 Maret 2026 | KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada 13 Maret 2026. Tim penyidik berhasil mengamankan 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pengusaha swasta. Operasi ini diklaim sebagai OTT kesembilan KPK pada tahun 2026 dan ketiga selama bulan Ramadan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa tujuan utama penyelidikan adalah dugaan penerimaan suap terkait proyek‑proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Penyelidikan tertutup telah berlangsung selama beberapa minggu sebelum aksi penangkapan dilakukan di beberapa lokasi di Cilacap, termasuk kantor Pemerintahan Kabupaten dan beberapa rumah pribadi.
Barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai dalam jumlah yang belum diungkapkan secara resmi, serta dokumen‑dokumen proyek, surat perintah kerja, dan catatan pembayaran. Budi menegaskan bahwa rincian jumlah uang akan diumumkan setelah proses inventarisasi selesai.
Daftar pihak yang ditangkap belum dirinci secara lengkap oleh KPK, namun diketahui meliputi:
- Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman
- Beberapa pejabat di Sekretariat Daerah dan Dinas terkait
- Pejabat teknis proyek pembangunan infrastruktur
- Pengusaha swasta yang menjadi mitra kontraktor
- Beberapa staf administrasi dan akuntan
Semua tersangka saat ini berada di Cilacap untuk proses pemeriksaan awal. KPK memiliki waktu 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum masing‑masing, apakah akan diproses lebih lanjut atau dibebaskan. Jika diputuskan untuk dilanjutkan, mereka akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Operasi ini menambah daftar OTT KPK pada tahun 2026 yang meliputi kasus korupsi pajak, korupsi CSR, serta korupsi di sektor pengadaan barang. Sebelumnya, KPK juga menangkap Bupati Pati, Wali Kota Madiun, dan pejabat tinggi lain dalam rangka menindak jaringan korupsi yang menggunakan modus fee proyek dan gratifikasi.
Reaksi publik di Cilacap beragam. Beberapa warga menyatakan keprihatinan atas dugaan korupsi yang merugikan anggaran pembangunan daerah, sementara kelompok politik lokal menuntut transparansi penuh dari proses penyelidikan. Bupati Syamsul Auliya Rachman belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapannya.
Analis politik menilai bahwa penangkapan Bupati sekaligus sejumlah ASN dan swasta sekaligus dapat menjadi sinyal kuat KPK untuk memperketat pengawasan pada proyek‑proyek pemerintah daerah, terutama yang melibatkan dana publik yang signifikan. Mereka menekankan pentingnya reformasi internal pada lembaga daerah untuk mencegah praktik korupsi berulang.
Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk membersihkan ruang publik dari praktik suap dan gratifikasi. Budi Prasetyo menambahkan bahwa KPK tetap berkomitmen menindak tegas setiap indikasi korupsi, terlepas dari jabatan atau latar belakang pelaku.
Dengan 27 orang yang kini berada dalam proses hukum, kasus OTT Cilacap diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam agenda anti‑korupsi tahun ini. Hasil penyelidikan selanjutnya akan menentukan apakah proyek‑proyek pembangunan di Kabupaten Cilacap akan mengalami penundaan atau justru menjadi contoh reformasi yang transparan. Masyarakat menantikan kejelasan dan akuntabilitas dari semua pihak terkait.
