PSPK – 10 Maret 2026 | Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus korupsi infrastruktur kembali mengemuka pada Senin, 9 Maret 2026, saat penyidik menanyai mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semarang. Pemeriksaan ini berfokus pada dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik “mendalami pengetahuan saksi terkait proses dan mekanisme pengadaan yang berlangsung di DJKA”, mengingat Budi Karya Sumadi menjabat sebagai Menhub pada masa terjadinya dugaan korupsi. Ia menegaskan bahwa proyek‑proyek yang sedang diusut tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, hingga Sulawesi, mencakup jalur ganda Solo‑Balapan‑Kadipiro‑Kalioso, pembangunan jalur di Makassar, serta proyek konstruksi di Lampegan‑Cianjur, Jawa Barat, dan perbaikan perlintasan di Jawa‑Sumatera.
Latarkan Operasi Tangkap Tangan 2023
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah (sekarang BTP Kelas I Semarang). Saat itu, sepuluh tersangka langsung ditahan. Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka meningkat menjadi 21 orang, termasuk dua korporasi yang kini dijadikan tersangka utama.
Proyek‑proyek yang diduga menjadi objek suap meliputi:
- Jalur ganda Solo‑Balapan‑Kadipiro‑Kalioso
- Jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan
- Empat proyek konstruksi jalur di Lampegan‑Cianjur, Jawa Barat
- Dua proyek supervisi di wilayah yang sama
- Proyek perbaikan perlintasan jalur kereta antara Jawa dan Sumatera
Menurut penyelidikan, proses tender dimanipulasi melalui rekayasa administrasi, sehingga pemenang pelaksana proyek ditentukan oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan finansial.
Peran Budi Karya Sumadi dalam Penyidikan
Selama pemeriksaan, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pada masa jabatan beliau (2016‑2022) DJKA melaksanakan proyek di “berbagai lokasi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Solo‑Jogja, Jawa Timur, hingga Sulawesi”. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan langsung tentang praktik suap, namun mengakui pentingnya transparansi dalam proses pengadaan.
Kuasa hukum Sumadi, Tri Hartanto, menegaskan bahwa kliennya telah memenuhi panggilan KPK secara penuh dan bersedia memberikan keterangan yang diperlukan. “Kami memenuhi undangan tersebut,” ujar Hartanto dalam pernyataan resmi.
Riwayat Pemeriksaan Sebelumnya
Ini bukan pertama kalinya Budi Karya Sumadi dipanggil sebagai saksi. Pada 26 Juli 2023, ia juga diperiksa oleh KPK dalam rangka menyelidiki dugaan korupsi di DJKA. Pada kesempatan itu, penyidik menanyakan pengetahuannya tentang mekanisme tender dan alokasi anggaran proyek kereta api.
Dampak dan Implikasi Politik
Pengungkapan kasus ini menambah daftar panjang penyidikan KPK terhadap pejabat tinggi di era Presiden Joko Widodo. Jika terbukti, dugaan suap dapat berujung pada tuntutan pidana serta pemulihan kerugian negara yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Pengawasan publik terhadap proses pengadaan infrastruktur kini semakin ketat, mengingat proyek kereta api merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas nasional. Kasus ini juga menjadi sinyal bahwa KPK tidak ragu menelusuri jejak korupsi hingga ke level kementerian.
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan keputusan akhir terkait status hukum Budi Karya Sumadi. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan dalam minggu-minggu mendatang, dengan harapan dapat mengungkap peran konkret pihak-pihak yang terlibat dalam skema suap tersebut.
Kasus suap proyek jalur kereta api ini menegaskan kembali pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik serta menambah tekanan bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal di kementerian terkait.
