PSPK – 12 Maret 2026 | Beijing – Pemerintah China diprediksi akan mengesahkan undang‑undang baru mengenai identitas nasional bersama 55 kelompok etnis minoritas pada Kamis, 12 Maret. Undang‑undang ini dinamakan “Mempromosikan Persatuan dan Kemajuan Etnis” dan menekankan peran Partai Komunis China sebagai inti kebijakan.
Secara resmi China mengakui 56 kelompok etnis, mayoritas Han (lebih dari 91% penduduk). Minoritas seperti Tibet, Mongolia, Hui, Manchu, dan Uighur tersebar di wilayah yang kaya sumber daya alam.
Undang‑undang mengatur integrasi melalui bidang pendidikan, perumahan, migrasi, kehidupan sosial, budaya, pariwisata, serta kebijakan pembangunan. Bahasa Mandarin wajib menjadi bahasa pengantar utama di sekolah, pemerintahan, dan urusan resmi. Di tempat umum di mana bahasa minoritas dan Mandarin dipakai bersamaan, Mandarin harus mendapat prioritas dalam penempatan dan urutan.
Meskipun dinyatakan menghormati dan melindungi penggunaan bahasa serta aksara minoritas, semua lembaga keagamaan, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah harus mematuhi “arah Sinisasi agama”. Undang‑undang juga melarang diskriminasi dalam pilihan perkawinan berdasarkan etnis, adat, atau agama, untuk mendorong pernikahan antar etnis.
Para pengamat menilai langkah ini sebagai upaya asimilasi yang memperkuat loyalitas kepada Beijing. Profesor Cornell Allen Carlson menyatakan bahwa undang‑undang menegaskan bahwa masyarakat non‑Han harus lebih terintegrasi dengan mayoritas Han dan setia kepada negara.
Rancangan juga memasukkan klausul anti‑separatisme, keamanan perbatasan, pencegahan risiko, dan stabilitas sosial. Organisasi atau individu di luar China yang dianggap merusak persatuan etnis atau memicu separatisme dapat dituntut secara hukum.
Pemerintah China menegaskan proses legislasi yang ketat, dengan beberapa kali pembacaan dan konsultasi bersama perwakilan minoritas. Mereka menekankan bahwa undang‑undang tidak memaksa pilihan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya.
- Mandarin menjadi bahasa pengantar utama di sekolah dan urusan resmi.
- Penggunaan bahasa minoritas tetap diakui, namun harus ditempatkan di bawah Mandarin di ruang publik.
- Lembaga keagamaan wajib mengikuti kebijakan Sinisasi agama.
- Pernikahan antar etnis didorong, tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, adat, atau agama.
- Klausul anti‑separatisme memperluas jangkauan hukum terhadap tindakan yang dianggap mengancam persatuan etnis.
